InvestigasiMabes.com | Banyuwangi - Dengan terborongnya hampir seluruh rekom partai ke Calon Petahana Ipuk Festiandani yang berpasangan dengan wakilnya Mujiono menimbulkan keraguan pada masyarkat Banyuwangi terulangnya calon rivalitas dengan lawan "Boneka dan Kotak Kosong" yang pernah terjadi sebelumnya. Apalagi pada injury time, masyarakat menggadang-gadang partai terbesar suara dan perolehan kursi legeslati PDI Perjuangan Banyuwangi, ternyata juga memberikan rekomnya kepada sang petahana.
Tinggal satu Partai lagi yang belum memberikan rekom atau memunculkan calon rival untuk melawan "Kualisi Partai" yaitu PKB Banyuwangi. Dengan waktu detik-detik akhir pendaftaran yang dibuka tanggal 27-29 Agustus, memberikan "apatisme" pada harapan siapa calon yang dimunculkan akan memberikan "elektoral" membangun persaingan demokrasi yang sehat dan berhaeap adanya "perubahan" signifikan pada kemajuan pembangunan dan ekonomi, pada masa dan periode selanjutnya. Dengan masa yang singkat, untuk mencapai survey keterpilihan, masyarakat juga menimbulkan kekhawatiran calon yang diusung, tidaklah memenuhi ekspektasi ditengah pertimbangan jejak rekam, atas figur calon yang dimunculkan.
Berkembang opini terhadap kejadi perpolitikan juga di daerah, sama dengan politik di tingkat pusat, bahwa dugaan terkadinya "begal politik" mewarnai sebagian beaar di daerah lainnya, sehing persepsi yang dikatakan "fenomena" bahwa petahana, sekian lama telah menjaring kekuatannya dengan kinerja-kinerja pencitraan dan pengumpulan dana atas praktik mafia dalam mengumpulkan kekuatan finacial dan modal pencalonan yang selama menjabat. Berbagai modus operandi dijalan dalam "pembegalan dana" seperti apaket setoran jabatan dinas, pembelanjaan barang, pemecahan paket pekerjaan, konstruksi, pekerjaan fiktif, permohonan izin-izin pembangunan maupun uang masuk kas daerah (pajak retribusi) dengan kelemahan sistem. Belum lagi terhadap eksploitasi tanah HGU dan pemberian izin pertambangan emas ke badan usaha swasta. Dengan modal dan modus penarikan dana ini menjadikan semua petahana menjadi tak terkalahkan, bagi siapa saja calon yang akan muncul.
Demokrasi seakan berpihak pada pragmarisme kepentingan politik di semua daerah. Bisa saja partai Partai PKB yang saat ini belum memunculkan cabup/cawabup, terbeli dengan rekom yang muncul, sebuah "boneka" karena tidak masuk elektoral dan populis, maka petahana masih dianggap lebih baik, dari pada calon "boneka".
Faktor resiko, katakan semua partai di Daerah memberikan hanya 1 bacalon, maka akan terjadi "bumbung kosong" akan melawan petahana. Bila bumbung kosong menang, dalam pemilihan, maka Bupati yang akan menjabat maksimal selama 2 tahun ke depan. Petahana yang kalah tidak diperbolehkan lagi mencalonkan diri. Tentunya hal ini, menimbulkan dinamika yang menarik, dalam penyikapan calon setelah pemilu dimenangkan bumbung kosong.
"Fenomena Demokrasi" di Banyuwangi, bak manivestasi perpolitikan nasional. Isu terhadap kuncian kasus-kasus korupsi, tambang emas yang zonk terhadap impak daerah padahal, harta karun yang ada di Bumi Blambangan, bila dikelola BUMD izin eksploitasi nya, akan memberikan dampak luar biasa dalam perubahan ekonomi dan kesejahteraan Banyuwangi. Demokrasi berkembang menjadi seolah keterwakilan suara rakyat, nyatanya substansi otoriter dan kwtidak mampuan memunculkan putra daerah, tang memiliki kepintaran dan ghiroh perjuangan, tidak mendapat kesempata adu gagasan dan konsep ekonomi, yang hanya menguntungkan kapitalis dan pemodal besar. 1,8 juta masyarakat hanya didominasi oleh pihak tertentu (oligark) " dan berkongsi" membentuk tirani menyuburkan Eksploitasi dan Korupsi masif. Rakyat hanya di jadikan penyokong pajak, yang sejatinya terjadi pola kebocoran di mana-mana.
Oleh: Andi PurnamaPengamat kebijakan publik
(Red)
Editor : Investigasi Mabes