InvestigasiMabes.com | Muaro Jambi, 24 Juni 2025 – Aksi damai yang digelar Jaringan Advokasi Rakyat Indonesia (JARI) di depan Kantor Bupati Muaro Jambi, Selasa (24/6), berujung pada pertemuan formal bersama Asisten Bupati dan jajaran Dinas Kesehatan. Namun, alih-alih klarifikasi dan solusi, yang muncul justru pengakuan massal ketidaktahuan dari pejabat.
Sekretaris Dinas Kesehatan (Sekdis) Muaro Jambi dalam pertemuan tersebut menyatakan tidak mengetahui dugaan praktik korupsi yang menyeret nama Kepala Dinas dan sejumlah pejabat lainnya. “Saya tidak tahu apa-apa,” ujarnya di hadapan peserta audiensi.
JARI sebelumnya telah melaporkan dugaan korupsi terkait dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) periode 2022–2024, termasuk praktik pemotongan dana puskesmas se-Kabupaten Muaro Jambi. Nilai dugaan korupsi tersebut diperkirakan mencapai miliaran rupiah.
Sayangnya, bukannya mengusut, pejabat Pemkab justru memberikan jawaban normatif tanpa komitmen konkret. “Akan kami pelajari lebih lanjut,” ujar salah satu pejabat dalam forum tersebut.
Ketua Umum JARI, Wandi Priyanto, menilai jawaban tersebut sebagai bentuk pengelakan institusional. "Kalau Sekdis benar-benar tidak tahu, maka hanya ada dua kemungkinan: dia boneka jabatan atau bagian dari sandiwara ini," tegasnya.
JARI mendesak pencopotan Kepala Dinas Kesehatan, Affifudin, bersama pejabat terkait seperti Kasubag Perencanaan, Bendahara BOK, dan sejumlah Kepala Puskesmas yang diduga menikmati hasil pemotongan dana secara ilegal. Desakan ini merujuk pada UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan PP Disiplin PNS.
“Jika aparat penegak hukum dan Pemkab memilih bungkam, maka yang dikorbankan bukan hanya uang negara, tapi kepercayaan publik,” tutup Wandi.
Kini, semua mata tertuju pada langkah Bupati dan Kejaksaan Negeri Muaro Jambi dalam menindaklanjuti laporan tersebut. Apakah hukum akan bicara, atau justru kembali bisu?
Editor : RedakturSumber : Team