Oleh: Yanto – LPKMI
InvestigasiMabes.com | Banyuwangi - Banyuwangi sedang tidak baik-baik saja. Jalur utama penghubung antara Banyuwangi dan Jember melalui Jalur Gumitir resmi ditutup total karena proyek perbaikan jalan akibat lomgsor. Penutupan ini jelas berdampak besar. Ribuan kendaraan dialihkan ke jalur Pantura dan jalur alternatif Ijen. Akibatnya, kemacetan mengular hingga puluhan kilometer, bahkan menembus Alas Baluran.
Di saat bersamaan, belasan kapal penyeberangan yang biasa beroperasi di Pelabuhan Ketapang dinyatakan tidak laik dan tidak beroperasi, menyebabkan penumpukan kendaraan menuju Bali. Banyak sopir truk logistik terjebak berhari-hari, bahkan ada yang sampai tidur di dalam kendaraan tanpa kepastian kapan bisa menyeberang.
Anehnya, di tengah kemacetan luar biasa ini, pemerintah daerah Banyuwangi justru tampak lebih sibuk mempersiapkan event Tour de Banyuwangi Ijen (TdBI) yang akan digelar Senin 28 Juli 2025 . Event ini akan menghadirkan 128 pembalap dari 24 negara. Sebuah ajang prestisius yang digadang-gadang membawa nama Banyuwangi ke pentas dunia.
Tapi pertanyaannya: logiskah fokus itu diletakkan pada event internasional di saat rakyat di daerahnya sendiri sedang kelelahan karena terjebak macet, distribusi logistik lumpuh, dan kondisi infrastruktur memburuk?
Kita tidak sedang membandingkan penting-tidaknya event TdBI. Kita bicara soal urgensi dan skala kepentingan. Seharusnya, saat kondisi infrastruktur mengalami gangguan parah, seluruh sumber daya pemerintah digerakkan untuk mengurangi penderitaan warga dan mengurai kemacetan nasional, bukan sibuk mengatur seremoni panggung internasional.
Realita hari ini menunjukkan ketimpangan itu sangat nyata. Pemerintah tampak lebih takut gagal di hadapan turis asing dan sponsor global, ketimbang gagal melayani warga yang sehari-hari mencari nafkah dengan mengandalkan kelancaran jalan raya dan pelabuhan.
Apakah ini bentuk pemerintahan yang berpihak pada rakyat?
Penutupan Jalur Gumitir tentu bukan keputusan mendadak. Seharusnya ada mitigasi matang. Lalu mengapa skenario lalu lintas alternatif baru dibicarakan setelah macet terjadi? Mengapa baru setelah viral keluhan sopir di media sosial, aparat kepolisian dan ASDP ramai-ramai turun tangan?
Ini menunjukkan lemahnya koordinasi, miskinnya antisipasi, dan terkesan reaktif. Bukankah seharusnya Pemkab, Dishub, ASDP, dan Kepolisian sudah duduk bersama berminggu sebelumnya untuk menghindari kekacauan seperti ini?
Jalur alternatif seperti Pantura dan Ijen jelas tidak didesain untuk menampung beban truk logistik sebanyak itu. Tanpa manajemen lalu lintas yang jelas, yang terjadi hanyalah memindahkan kemacetan dari satu titik ke titik lain.
Sebagian besar warga tidak peduli seberapa banyak negara peserta TdBI. Yang mereka butuhkan adalah akses jalan yang lancar, kapal yang laik, distribusi sembako yang tidak terganggu, dan bahan bakar yang tidak langka karena truk-truk BBM terjebak macet.
Sangat tidak adil jika warga yang bekerja keras di sektor informal justru menjadi korban kebijakan yang lebih mementingkan "glamour" event internasional dibanding kepastian mobilitas dan keselamatan mereka.
Pemerintah perlu diingatkan bahwa tugas utamanya adalah melayani, bukan mempertontonkan. Jalan yang layak dan penyeberangan yang aman jauh lebih berarti daripada rute balap sepeda bertaraf dunia.
Boleh saja Pemkab mengejar citra global, tapi jangan sampai lupa bahwa citra terbaik lahir dari pelayanan publik yang adil dan merata. Event internasional bisa ditunda, bisa dijadwal ulang, bahkan bisa dialihkan. Tapi kemacetan, frustrasi warga, dan kerugian ekonomi yang terjadi saat ini tidak bisa dibatalkan.
Jika pemerintah tetap memilih untuk menutup mata pada jeritan rakyat kecil yang terjebak berhari-hari di jalanan, maka siap-siap saja: event boleh sukses, tapi kepercayaan publik bisa ambruk dalam sekejap.
Banyuwangi butuh solusi nyata, bukan sekadar seremoni.
Editor : RedakturSumber : Yanto lpkmi