InvestigasiMabes.com | Teluk Kuantan - Rencana Pemkab Kuansing mengajukan pinjaman ke Bank Riau Kepri Syariah (BRKS) dan PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) untuk melunasi utang tunda bayar mendapat tanggapan dari Ketua DPRD Kuansing, H Juprizal SE MSi.
Menurutnya, pinjaman itu harus digunakan secara tepat dan cermat. Misalnya, digunakan untuk melunasi semua tunda bayar yang kini dialami Pemkab Kuansing.
Dimana dari hasil review Inspektorat Kabupaten Kuansing, jumlah tunda bayar (TB) yang harus diselesaikan Pemkab Kuansing sebesar Rp169.029.832.936.
Angka itu terdiri dari tunda bayar tahun 2024 sebesar Rp42.309.018.191 dan tunda bayar tahun 2025 sebesar Rp126.720.814.745.
"Penyelesaian tunda bayar ini sangat penting, kalau bisa lunas seluruhnya di tahun 2026. Sehingga tidak menumpuk di tahun berikutnya," ujar Juprizal menjawab Riaupos .co, Selasa (24/2/2026).
Pinjaman ini, kata Juprizal, salah satu yang dilakukan Pemkab untuk melunasi utang tunda bayar, baik yang bersifat non fisik maupun fisik.
Peminjaman di BRKS sekitar Rp50 miliar, bisa digunakan untuk menuntaskan utang tunda bayar yang sifatnya wajib dan mengikat.
Termasuk gaji ke 13 (THR) yang harus dibayarkan Pemkab pada semua ASN dilingkungan Pemkab Kuansing satu minggu sebelum Idul Fitri. Ada juga dana desa dan lainnya yang sifatnya wajib dan mengikat.
Sementara, pinjaman ke PT SMI Rp50 miliar bisa digunakan untuk melunasi utang tunda bayar bersifat fisik seperti pada pihak ketiga atau rekanan yang sudah menunggu lama.
Selain mengajukan pinjaman kedua lembaga itu yang dilakukan Pemkab untuk melunasi utang tunda bayar, Juprizal menyarankan agar semua OPD melakukan rasionalisasi kegiatan.
Namun tetap memperhatikan skala prioritas dan mengikat. Misalnya saja TPP ASN. Menurutnya, dengan kondisi sekarang ini yang sulit, kegiatan di pangkas, SPPD dipangkas, dia menyarankan agar TPP ASN tetap ada. Sebab, dengan kondisi sekarang ini, TPP menjadi sandaran para ASN.
"Mana kegiatan yang bisa ditunda dulu dan tidak mendesak, di tunda dulu. Jalankan program kegiatan yang mendesak saja. Untuk TPP ASN, saya menyarankan agar tetap ada. Karena dengan kondisi sekarang, itulah yang menjadi penopang ASN. Termasuk untuk MTQ Riau, itu harus tetap ada, karena Kuansing tuan rumah," ujar Juprizal.
Solusi lainnya adalah dengan menggenjot capaian pendapatan asli daerah (PAD). Tim PAD Pemkab Kuansing harus memaksimalkan potensi PAD yang ada. Seperti opsen pajak kendaraan, pajak atau retribusi perkebunan.
"Mereka yang memiliki kebun kelapa sawit 24 hektare ke atas bisa dikenakan pajak atau retribusi usaha perkebunan. Daerah harus memaksimalkan itu," ujarnya.
Dengan begitu, Kuansing bisa terlepas dari persoalan tunda bayar yang setiap tahun dialami. (Red)
Editor : RedakturSumber : Team