InvestigasiMabfes.com | Gorontalo – Praktek pungutan biaya pas foto dan permintaan partisipasi makanan bagi pengawas ujian di SMP Negeri 1 Tibawa, Kabupaten Gorontalo, menjadi sorotan publik. Kritik keras dilayangkan masyarakat melalui media sosial Facebook, bahkan menyeret dugaan praktik korupsi hingga ancaman aksi demonstrasi.
Kasus ini diunggah oleh pemilik akun Facebook bernama Bali Ndu'e Yanto Koli pada rabu 7/4/2026. Menurutnya, ada kejanggalan dalam pengelolaan dana pembuatan pas foto siswa. Ia menuding pihak sekolah telah memasukkan biaya tersebut dalam laporan pertanggungjawaban (SPJ), padahal biaya tersebut dibayarkan langsung oleh orang tua siswa.
"Pihak sekolah membuat SPJ pembuatan pas foto siswa, padahal orang tua siswalah yang membayarnya. Itu artinya pihak sekolah telah melakukan korupsi," ujar Yanto dengan nada kesal kepada awak media.
Tidak hanya soal dana, Yanto juga menyoroti permintaan pihak sekolah kepada wali murid untuk menyediakan konsumsi bagi tim pengawas ujian.
"Lebih dari itu, pihak sekolah juga meminta orang tua siswa membawa makanan bagi pengawas ujian," tambahnya.
Melihat kondisi tersebut, Yanto Koli meminta agar Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Gorontalo turun tangan. Ia menuntut sanksi tegas berupa mutasi jabatan bagi Kepala Sekolah yang bersangkutan.
"Saya minta agar Kadis bertindak tegas untuk memutasi Kepala Sekolah. Jika tidak, kami bersama beberapa aktivis akan melakukan demo," ancamnya serius.
Merespons tudingan tersebut, Kepala SMP Negeri 1 Tibawa, Rosma Isa, M.Pd, saat dikonfirmasi di ruang kerjanya membenarkan adanya permintaan bantuan kepada orang tua siswa, namun menepis anggapan bahwa hal tersebut dilakukan dengan cara memaksa atau melanggar aturan.
Menurutnya, permintaan membawa makanan selama pelaksanaan TKA merupakan kebiasaan yang sudah berjalan sejak tahun sebelumnya dan bersifat sukarela.
"Seperti tahun kemarin, kami meminta partisipasi orang tua siswa yang bersifat tidak memaksa untuk membawa makanan selama TKA berlangsung. Setiap kelas kami hanya mengimbau dua hingga empat orang tua siswa," jelas Rosma.
Terkait pengumpulan dana pas foto, Rosma mengaku hal itu dilakukan atas dasar koordinasi untuk menjamin kualitas gambar, serta sebagai upaya membantu siswa yang kurang mampu.
"Kami hanya ingin mengoordinir agar terjamin kualitas gambarnya dan untuk membantu siswa yang orang tuanya tak mampu," ungkapnya.
Terhadap tudingan keras bahwa dana tersebut dibuatkan SPJ sehingga dianggap korupsi, Rosma Isa dengan tegas membantahnya. Ia menyebut tuduhan tersebut sebagai fitnah dan upaya pencemaran nama baik.
"Terkait apa yang ditudingkan Bali Ndu'e bahwa pas foto itu kami SPJ-kan, itu tidak benar. Itu fitnah dan pencemaran nama baik," pungkasnya.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Gorontalo terkait polemik yang menjerat lembaga pendidikan tersebut.
Editor : RedakturSumber : Team