InvestigasiMabes.com l Tanimbar - Dugaan keterlibatan seorang oknum anggota kepolisian di lingkungan Polres Kepulauan Tanimbar (KKT) BRIPKA, TOBIAS DANIEL dalam pernyataannya yang dianggap memprovokasi masyarakat kembali menjadi sorotan. Kali ini, oknum tersebut diduga menggunakan grup WhatsApp bernama "Orang Sudara" untuk menyebarkan narasi yang berpotensi mempengaruhi sikap sejumlah pemuda Desa Lermatang terhadap Proyek Strategis Nasional (PSN) LNG Abadi Blok Masela.
Informasi serta data yang dihimpun media ini menyebutkan bahwa sejumlah percakapan dalam grup tersebut berisi ajakan dan penyampaian pandangan yang dinilai dapat memicu penolakan serta menghambat proses pelaksanaan proyek strategis yang saat ini tengah berjalan di Kabupaten Kepulauan Tanimbar.
Dugaan tersebut menuai reaksi dari berbagai pihak yang menilai Aparat Penegak Hukum seharusnya menjaga netralitas serta mengedepankan peran sebagai penjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, bukan terlibat dalam aktivitas yang berpotensi memperkeruh situasi sosial di tengah masyarakat.
Sejumlah tokoh masyarakat meminta agar dugaan ini tidak dianggap sebagai persoalan biasa. Mereka menilai perlu adanya pemeriksaan internal secara transparan guna memastikan kebenaran informasi yang beredar serta menjaga kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian.
"Apabila benar ada anggota yang terlibat dalam upaya mempengaruhi masyarakat untuk menghambat Proyek Strategis Nasional, maka hal tersebut harus ditindak sesuai aturan yang berlaku. Aparat harus menjadi penengah, bukan bagian dari konflik," ujar salah satu tokoh masyarakat yang meminta identitasnya tidak dipublikasikan.
Menurutnya, proyek LNG Abadi Blok Masela merupakan agenda pembangunan nasional yang diharapkan dapat memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat dan daerah. Karena itu, setiap perbedaan pandangan seharusnya diselesaikan melalui dialog dan mekanisme yang sesuai dengan hukum, bukan melalui provokasi yang dapat memperuncing perbedaan di tengah warga.
Selain itu, desakan pun mengarah kepada Kapolri agar turun tangan dan memerintahkan pemeriksaan menyeluruh terhadap dugaan keterlibatan oknum anggota Polres KKT tersebut. Langkah itu dinilai penting untuk memastikan bahwa institusi kepolisian tetap berdiri di atas semua kepentingan serta menjaga profesionalisme dalam menjalankan tugas Negara.
Salah satu oengamat sosial di Tanimbar menilai bahwa isu yang berkaitan dengan PSN harus ditangani secara hati-hati karena menyangkut kepentingan masyarakat, investasi, dan stabilitas Daerah. Oleh karena itu, seluruh pihak, termasuk Aparat Keamanan, diharapkan mengedepankan komunikasi yang menyejukkan dan tidak memperkeruh keadaan.
Hingga berita ini ditulis, belum terdapat keterangan resmi dari pihak Polres Kepulauan Tanimbar terkait dugaan tersebut dan Media ini tetap membuka ruang hak jawab dan hak klarifikasi kepada pihak-pihak yang disebutkan sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
Jika dugaan tersebut terbukti melalui proses pemeriksaan yang sah, maka tindakan tegas dan transparan dinilai penting demi menjaga marwah institusi kepolisian serta memastikan bahwa aparat negara tetap menjadi pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat, bukan pihak yang terlibat dalam polemik yang berkembang di tengah warga.
(Redaksi)
Editor : Investigasi MabesSumber : Tim