InvestigasiMabes.com l Damer, Maluku Barat Daya – Mencermati Pemberitaan Media Masa beberapa hari terahir ini terkait kerusakan sarana pendidikan bocornya atap gedung sekolah tepatnya didesa kuai melu kecamatan damer tersebut sangat memprihatinkan sehingga hal ini sangat meresahkan masyarakat karna akan mengganggu proses belajar mengajar bagi para siswa.
Rusaknya gedung sekolah tersebut maka Kondisi pendidikan di Kecamatan Damer, Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD), kembali menjadi sorotan. Masyarakat menilai perhatian Pemerintah Kabupaten MBD terhadap sektor pendidikan di wilayah kepulauan tersebut masih jauh dari harapan. Ketimpangan pembangunan yang dirasakan selama ini memunculkan tuntutan agar alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dilakukan secara lebih adil dan berpihak kepada daerah-daerah yang masih tertinggal.ujarnya
Salah satu gambaran nyata kondisi tersebut terlihat pada sejumlah fasilitas pendidikan yang mengalami kerusakan berat. Bangunan sekolah yang tidak lagi layak digunakan, ruang belajar yang minim, serta terbatasnya sarana dan prasarana menjadi persoalan yang terus dihadapi para siswa dan tenaga pendidik sehingga hal ini menjadi tanggungjawab siapa? Bentuk pengabaian terhadap infrstruktur pendidikan yang rusak parah ini tidak dianggarkan dalam batang tubuh APBD Kabupaten MBD ataukah Kecamatan Damer tidak termasuk dalam wilayah Administrasi Kabupaten MBD miris juga kalau setiap Tahun anggaran Damer dianaktirikan salah siapa?
Selaku warga negara memiliki hak untuk mempertanyakan komitmen Pemerintah Kabupaten MBD dalam mewujudkan pemerataan pembangunan pendidikan bagi pulau damee karna masyarakat menilai bahwa hingga kini sekolah di desa kuai melu Kecamatan Damer yang belum mendapatkan rehabilitasi maupun pembangunan yang memadai, padahal pendidikan merupakan pelayanan dasar yang menjadi tanggung jawab pemerintah dalam meningkatkan mutu pendidikan.
"Kami tidak meminta perlakuan istimewa, tetapi meminta keadilan karna APBD diperuntukan untuk kesejatraan masyarakat dan salah satunya bidang pendidikan maka Anak-anak di Damer memiliki hak yang sama untuk belajar di ruang kelas yang aman dan layak, daerah-daerah lain di MBD. ujar neununy
Selain kondisi bangunan sekolah yang memprihatinkan, akses transportasi yang terbatas juga menjadi tantangan tersendiri. Situasi tersebut semestinya menjadi pertimbangan pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan dan menetapkan prioritas anggaran agar wilayah kepulauan tidak semakin tertinggal.
Pentingnya memahami kebijakan publik bahwa penyusunan APBD seharusnya mengedepankan asas pemerataan, kebutuhan riil masyarakat, serta keberpihakan terhadap daerah yang memiliki keterbatasan infrastruktur. Transparansi dalam penentuan program pembangunan juga dinilai penting agar masyarakat dapat mengetahui dasar penetapan prioritas anggaran.
Masyarakat Kecamatan Damer berharap Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya segera melakukan evaluasi terhadap kebijakan pembangunan pendidikan serta meningkatkan alokasi anggaran untuk rehabilitasi sekolah, penyediaan fasilitas belajar, dan peningkatan kualitas layanan pendidikan. Mereka menegaskan bahwa investasi di bidang pendidikan bukan sekadar pembangunan fisik, melainkan investasi bagi masa depan generasi muda dan kemajuan daerah.
Tuntutan akan keadilan APBD ini menjadi pengingat bahwa pemerataan pembangunan tidak hanya diukur dari besarnya anggaran yang dibelanjakan, tetapi juga dari sejauh mana anggaran tersebut mampu menjawab kebutuhan masyarakat di seluruh wilayah Kabupaten Maluku Barat Daya, termasuk Kecamatan Damer.
Editor : Investigasi MabesSumber : Tim