InvestigasiMabes.com | Padang – Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Mahyeldi Ansharullah menegaskan bahwa kesiapsiagaan aparatur sipil negara (ASN) dalam menghadapi resiko bencana bukan lagi sekadar pilihan, melainkan kebutuhan yang mendesak. Sebagai daerah dengan tingkat kerawanan bencana yang tinggi, Sumbar membutuhkan ASN yang mampu menjaga keberlangsungan pemerintahan sekaligus berperan aktif dalam penanganan keadaan darurat.
Penegasan tersebut disampaikan Gubernur Mahyeldi saat membuka Pelatihan Dasar Manajemen Bencana (DMB) bagi ASN Pemprov Sumbar dan Balai Besar Pengembangan Kompetensi Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri (BBPKA-PDN) Wilayah I Bukittinggi di BPSDM Sumbar, Padang, Senin (13/7/2026).
Menurut Mahyeldi, kondisi geografis Sumbar yang berada di jalur pertemuan lempeng tektonik aktif, memiliki sesar aktif, kawasan pesisir yang rawan tsunami, serta ancaman banjir, longsor, cuaca ekstrem, dan erupsi gunung api, menuntut peningkatan kapasitas sumber daya manusia secara berkelanjutan.
“Keberhasilan penanggulangan bencana tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan sarana dan prasarana, tetapi juga sangat bergantung pada kualitas sumber daya manusia yang mampu bekerja secara cepat, tepat, terkoordinasi, dan profesional,” ujar Mahyeldi.
Ia menegaskan, ASN merupakan bagian penting dari sistem pemerintahan yang harus tetap berjalan dalam situasi darurat. Karena itu, penguatan kompetensi aparatur di bidang kebencanaan menjadi salah satu prioritas Pemprov Sumbar.
Menurutnya, Pelatihan Dasar Manajemen Bencana merupakan langkah strategis untuk membekali peserta dengan kemampuan manajemen risiko bencana, sistem komando penanganan darurat, koordinasi lintas sektor, pengelolaan sumber daya, hingga pengambilan keputusan dalam kondisi krisis.
Mahyeldi juga mengapresiasi metode pembelajaran yang mengombinasikan pembelajaran daring dan tatap muka melalui konsep blended learning, yang dilengkapi dengan Tabletop Exercise (TTX), Practical Exercise (PPX), dan Command Post Exercise (CPX).
“Pelatihan ini diharapkan mampu membangun kapasitas aparatur yang tanggap, terlatih, terkoordinasi, dan siap menghadapi bencana kapan pun diperlukan,” katanya.
Ia berharap seluruh peserta dapat memanfaatkan pelatihan tersebut untuk memperluas wawasan sekaligus memperkuat jejaring koordinasi antarlembaga.
“Saya berharap setelah mengikuti pelatihan ini, para peserta tidak hanya memahami konsep dan teori penanggulangan bencana, tetapi juga mampu menjadi agen perubahan di unit kerja masing-masing dalam membangun budaya sadar bencana, meningkatkan kesiapsiagaan organisasi, serta memperkuat kolaborasi lintas perangkat daerah,” ujarnya.
Mahyeldi menegaskan bahwa penanggulangan bencana bukan hanya menjadi tanggung jawab BPBD semata, tetapi merupakan tanggung jawab seluruh unsur pemerintah bersama dunia usaha, akademisi, media, komunitas, dan masyarakat.
“Dengan kolaborasi dan sinergi yang kuat, kita dapat mewujudkan Sumatera Barat yang semakin tangguh menghadapi bencana,” ucapnya sebelum secara resmi membuka Pelatihan Dasar Manajemen Bencana Tahun 2026.
Sementara itu, Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Sumbar yang juga menjabat sebagai Pelaksana Tugas Kepala BPSDM Sumbar, Medi Iswandi mengatakan pelatihan tersebut merupakan investasi pemerintah daerah dalam membangun ASN yang profesional, adaptif, dan memiliki kemampuan menghadapi berbagai ancaman bencana.
Menurutnya, pelatihan diselenggarakan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap aparatur dalam seluruh tahapan manajemen bencana, mulai dari mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, rehabilitasi, hingga rekonstruksi.
“Pelatihan ini bukan sekadar memenuhi kewajiban pengembangan kompetensi ASN, tetapi menjadi investasi pemerintah daerah untuk melahirkan aparatur yang tangguh dan mampu menjadi agen perubahan dalam membangun budaya sadar bencana,” kata Medi.
Pelatihan diikuti 40 peserta, terdiri atas 30 ASN Pemprov Sumbat yang berasal dari 22 perangkat daerah dan 10 peserta dari BBPKA-PDN Wilayah I. Kegiatan berlangsung selama 10 hari, meliputi lima hari pembelajaran mandiri secara daring dan lima hari pembelajaran klasikal di BPSDM Sumbar. Selama pelatihan, peserta memperoleh materi dari narasumber BNPB, BPBD Sumbar, Forum Pengurangan Risiko Bencana, ORARI Daerah Sumbar, Paksi Sumbar, widyaiswara, serta praktisi kebencanaan, dan ditutup dengan simulasi terpadu melalui TTX, PPX, serta CPX untuk mengasah kemampuan koordinasi dan pengambilan keputusan saat menghadapi kondisi darurat.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Kepala Pusdiklat Penanggulangan Bencana BNPB dr. Kheriwan, M.M. secara virtual, Kepala BBPKA-PDN Wilayah I Bukittinggi, Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Sumbar, para narasumber, serta seluruh peserta Pelatihan Dasar Manajemen Bencana Tahun 2026.
Editor : RedakturSumber : Team