InvestigasiMabes.com | Manado, 14 September 2026 — Perdebatan antarorganisasi masyarakat sipil terkait fungsi kontrol sosial terhadap pemerintah dan kebijakan publik semakin menjadi perhatian.
LSM Garda Timur Indonesia (GTI) menegaskan bahwa kritik terhadap lembaga swadaya masyarakat lain seharusnya tidak dijadikan alat untuk mencari legitimasi, apalagi demi mendapatkan pujian atau kedekatan dengan pejabat pemerintah.
GTI menilai, LSM yang benar-benar independen tidak perlu menjatuhkan lembaga lain untuk menunjukkan bahwa dirinya paling benar. Ukuran independensi seharusnya terlihat dari keberanian menyampaikan kritik berdasarkan data, dokumen, fakta lapangan, serta konsistensi memperjuangkan kepentingan masyarakat.
“Jangan karena ingin dipuji atau dianggap paling dekat dengan kepala dinas, kemudian LSM lain justru dijadikan sasaran. Kalau memang merasa paling benar dan paling objektif, mari kita buka semuanya secara terang-terangan,” tegas Ketua Umum DPP LSM Garda Timur Indonesia (GTI), Fikri Alkatiri.
Menurut GTI, perbedaan sikap merupakan hal yang wajar dalam demokrasi. Namun, perbedaan tersebut harus diselesaikan melalui adu data dan argumentasi, bukan melalui pembentukan opini yang berpotensi mendiskreditkan organisasi lain.
GTI bahkan menyatakan kesiapannya untuk melakukan debat terbuka dengan pihak LSM Rako, apabila diperlukan, dengan menghadirkan pihak terkait dan disaksikan publik.
“Kami siap debat terbuka. Silakan bawa data, dokumen dan dasar argumentasinya. Kami juga akan membawa data yang kami miliki. Tidak perlu bermain opini. Publik berhak mengetahui siapa yang berbicara berdasarkan fakta dan siapa yang hanya membangun narasi,” ujar Fikri.
GTI menegaskan bahwa fungsi LSM sebagai social control bukanlah menjadi corong pemerintah maupun menjadi oposisi tanpa dasar. LSM harus berdiri di tengah kepentingan masyarakat dan berani memberikan apresiasi ketika pemerintah bekerja benar, sekaligus berani memberikan kritik ketika ditemukan persoalan yang patut dipertanyakan.
“Kami tidak mencari pujian dari pejabat. Kami juga tidak membutuhkan perlindungan dari siapa pun. Kalau memang ada kekeliruan dari pihak pemerintah, kami kritik. Kalau ada kebijakan yang benar dan berpihak kepada masyarakat, kami apresiasi. Itu prinsip independensi,” tegasnya.
GTI juga mengingatkan agar setiap organisasi masyarakat sipil menjaga etika dalam menyampaikan pernyataan publik. Kritik boleh keras, tetapi harus tetap dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan moral.
GTI SIAP BUKA-BUKAAN
Sebagai bentuk komitmen terhadap keterbukaan publik, GTI menyatakan terbuka terhadap forum dialog maupun debat publik yang membahas substansi persoalan secara objektif.
“Kalau LSM Rako merasa memiliki data dan argumentasi *tutup Fikri*
Editor : RedakturSumber : Team