InvestigasiMabes.com | Pati — Laskar Pangan Indonesia (LPI) DPC Kabupaten Pati menggelar audiensi dengan Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Pati, Risma Ardhi Chandra, untuk mempertanyakan kejelasan pelaksanaan program etanol yang menjadi salah satu program baru pemerintah pusat melalui Kementerian Pertanian (Kementan).
Audiensi tersebut dihadiri langsung oleh Plt Bupati Pati Risma Ardhi Chandra, Kepala Dinas Pertanian, Ratri Wijayanto, S.STP., M.Si., serta Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindagperin), Bhakti Juniar Isrhony, S.STP., M.M.
Dalam pertemuan tersebut, Ketua LPI Pusat, Joko Sutrisno, S.H., bersama jajaran anggota LPI menyampaikan sejumlah pertanyaan terkait arah dan mekanisme pelaksanaan program etanol di Kabupaten Pati. Mereka berharap program tersebut memiliki kejelasan, baik dari sisi perencanaan maupun langkah konkret pelaksanaannya di daerah.
Menurut LPI, kejelasan program menjadi hal penting agar seluruh pihak yang berkepentingan dapat memahami tujuan, mekanisme kerja sama, serta potensi keterlibatan sektor pertanian dalam mendukung pengembangan etanol. Dengan demikian, program pemerintah pusat tersebut dapat dipersiapkan secara terarah dan memberikan manfaat bagi daerah, khususnya bagi sektor pertanian dan para petani.
Menanggapi hal tersebut, Plt Bupati Pati, Risma Ardhi Chandra, menyatakan akan menindaklanjuti pembahasan melalui koordinasi dengan pemerintah pusat. Ia juga akan segera menyusun jadwal pertemuan dengan Menteri Pertanian (Mentan) guna memperoleh penjelasan lebih lanjut mengenai program etanol tersebut.
Langkah tersebut diharapkan dapat memperjelas kebijakan dan mekanisme pelaksanaan program, sehingga rencana pengembangan etanol dapat berjalan secara terarah di Kabupaten Pati.
LPI berharap tindak lanjut dari audiensi ini tidak berhenti pada pembahasan, tetapi berlanjut pada langkah konkret yang memberikan kepastian bagi seluruh pihak terkait. Kejelasan kebijakan, perencanaan, dan skema pelaksanaan dinilai penting agar potensi sektor pertanian di Kabupaten Pati dapat mendukung program ketahanan pangan sekaligus pengembangan energi.
Melalui audiensi ini, LPI mendorong adanya sinergi antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, dan para pemangku kepentingan agar program etanol dapat dipahami secara menyeluruh sebelum memasuki tahap pelaksanaan di lapangan.(ArTeg)
Editor : RedakturSumber : Team