InvestigasiMabes.com | Redaksi - Ada sebuah profesi yang semakin menjanjikan di negeri ini: menjadi orang pintar yang menjelaskan mengapa orang lain tidak pintar. Pasarnya luas, peminatnya banyak, dan modalnya tidak perlu sertifikat kompetensi. Cukup mikrofon, kamera, kosakata filosofis, serta keberanian menyebut pihak lain “dungu”.
Namun, profesi ini menyimpan risiko. Suatu hari, ketika terlalu sibuk membedah kesalahan berpikir orang lain, sang pembedah bisa terpeleset oleh logikanya sendiri. Hal inilah yang menarik dicermati dari wacana yang dilemparkan pengamat politik Rocky Gerung terkait polemik program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan alokasi anggaran pendidikan dalam APBN.
Dalam perdebatannya, Rocky memberikan ilustrasi skenario ekstrem: jika seluruh anggaran pendidikan dialihkan untuk MBG, guru akan kehilangan sumber pendanaannya. Sebaliknya, jika seluruh anggaran MBG dialihkan untuk kesejahteraan guru, anak-anak kehilangan nutrisi. Rocky berargumen bahwa ia sedang menguji logika dan konsekuensi trade-off kebijakan.
Namun, apakah ilustrasi tersebut membantu memahami persoalan, atau justru mengaburkan substansi kebijakan yang sebenarnya?
False Dilemma di Meja Makan
Bayangkan kita duduk di kantin APBN. Di meja sebelah kiri duduk seorang guru honorer yang sedang menghitung uang belanja, sementara di sebelah kanan duduk seorang siswa yang menunggu nasi kotak program MBG. Rocky berdiri di antara keduanya dan memaksa mereka memilih: gajinya guru atau nasinya siswa.
Inilah letak persoalannya. Menguji pilihan ekstrem dalam eksperimen pikiran memang diperbolehkan dalam sains maupun filsafat. Namun, kekeliruan logika (logical fallacy) terjadi apabila skenario ekstrem tersebut diperlakukan seolah-olah sebagai satu-satunya kenyataan, sementara alternatif kebijakan yang relevan disingkirkan. Dalam logika argumentasi, ini dikenal sebagai false dilemma.
Persoalan MBG dan anggaran pendidikan tidak pernah bertentangan secara dikotomis seperti itu. Guru tidak pernah meminta nasi kotak murid dihentikan, dan siswa pun tidak pernah menuntut gaji guru dipangkas.
Substansi yang dikritik publik dan para pakar pendidikan adalah penempatan administrasi serta klasifikasi penganggaran. Pada APBN 2026, dari total alokasi anggaran pendidikan sebesar Rp757,8 triliun, sekitar Rp223,6 triliun diperhitungkan untuk pembiayaan MBG. Pertanyaan mendasar yang harus dijawab pemerintah adalah: apakah tepat secara regulasi memasukkan program nutrisi ke dalam pos anggaran pendidikan? Apakah hal ini tidak mempersempit ruang fiskal bagi peningkatan kualitas pengajaran, sarana sekolah, beasiswa, dan kesejahteraan pendidik?
Mempertanyakan posisi MBG dalam anggaran pendidikan sama sekali tidak berarti menolak program pemenuhan gizi anak. Begitu pula sebaliknya. Mengaburkan perdebatan teknis anggaran menjadi “drama katering” antara guru versus siswa justru menyederhanakan masalah hanya agar ilustrasi pengkritik terlihat lebih dramatis.
Membutuhkan Logika yang “Tidak Kelaparan”
Dalam ilmu ekonomi dan kebijakan publik, trade-off adalah realitas akibat keterbatasan sumber daya. Namun, mengakui trade-off bukan berarti kita boleh mengabaikan struktur anggaran, efisiensi belanja, alokasi parsial, atau penataan ulang prioritas pembiayaan.
Gelar akademik, penguasaan filsafat, maupun reputasi intelektual tidak memberikan kekebalan terhadap kesalahan logika. Ketika seorang pengkritik kedunguan menggunakan ilustrasi yang kurang tepat dalam membedah APBN, publik berhak menguji kembali ketepatan berpikirnya. Kita tidak perlu meniru kebiasaan menyebut orang lain “dungu” untuk membuktikan bahwa suatu argumentasi bermasalah. Cukup tunjukkan di mana premisnya tidak tepat dan kesimpulannya melenceng dari topik.
Program makanan bergizi memang penting agar anak siap belajar. Namun, nutrisi tidak otomatis menyelesaikan ketimpangan mutu sekolah, kualitas pembelajaran, maupun kesejahteraan guru. Negara bertanggung jawab mengurus keduanya secara rasional dan akuntabel melalui tata kelola anggaran yang transparan.
Pada akhirnya, ruang publik kita membutuhkan perdebatan yang substantif—sebuah logika yang tidak “kelaparan”. Sebelum sibuk mengkritik cara berpikir orang lain, ada baiknya kita memastikan bahwa argumen yang kita bangun benar-benar menjawab pertanyaan yang diajukan, bukan sekadar menciptakan benturan artifisial yang mengundang tepuk tangan. Guru dan siswa hanya ingin negara bekerja dengan benar, tanpa perlu dipaksa berebut sepiring nasi di kantin APBN.
Editor : RedakturSumber : Dosen