InvestigasiMabes.com | Banyuwangi – Persoalan air bersih yang melanda warga Dusun Kopencungking, Desa Kampunganyar, Kecamatan Glagah, Kabupaten Banyuwangi, kini memunculkan pertanyaan lebih luas mengenai kondisi sumber air dan perubahan fungsi lahan di wilayah tersebut.
Keluhan warga yang sudah dua hari dua malam tidak mendapatkan aliran air dari keran rumahnya menjadi gambaran nyata betapa pentingnya ketersediaan air bersih bagi kehidupan masyarakat. Situasi semakin memprihatinkan karena salah satu keluarga terdampak memiliki bayi yang baru berusia satu bulan, sehingga kebutuhan air untuk menjaga kebersihan dan sanitasi tidak bisa diabaikan.
Di tengah persoalan tersebut, dugaan alih fungsi lahan di kawasan PT Perkebunan Kalibendo turut menjadi hal yang perlu mendapat perhatian dan penelusuran lebih lanjut. Perubahan fungsi lahan, apabila terjadi dan memengaruhi kawasan resapan air, dapat menjadi salah satu faktor yang perlu dikaji dalam kaitannya dengan keberlanjutan sumber air.
Namun demikian, hubungan antara dugaan alih fungsi lahan perkebunan dan penurunan debit air yang dikeluhkan warga belum dapat dipastikan tanpa kajian teknis, data hidrologi, serta keterangan dari pihak-pihak terkait.
Persoalan ini bukan sekadar urusan keran rumah tangga yang berhenti mengalir. Bagi masyarakat, air bersih merupakan kebutuhan mendasar untuk memasak, mandi, mencuci, menjaga kebersihan rumah, hingga merawat bayi.
Ketika distribusi air terhenti selama berhari-hari, warga harus menanggung dampak langsungnya. Karena itu, penyebab penurunan debit air tidak cukup dijawab dengan penjelasan umum. Diperlukan keterbukaan mengenai kondisi sumber air, kapasitas pasokan, jaringan distribusi, serta faktor-faktor lain yang berpotensi memengaruhi ketersediaan air.
Sebelumnya, Kepala Desa Kampunganyar, Suwandi, mengakui bahwa pelayanan Himpunan Penduduk Pemakai Air Minum (HIPAM) belum maksimal dan menyebut adanya penurunan debit air.
“Pelayanan HIPAM kurang maksimal dan debit air menurun,” demikian pernyataan Suwandi saat dikonfirmasi.
Pernyataan tersebut memperkuat perlunya penelusuran lebih jauh. Jika debit air memang mengalami penurunan, masyarakat berhak mengetahui apa penyebabnya, sejak kapan kondisi itu terjadi, dan langkah apa yang sedang disiapkan untuk mengatasi persoalan tersebut.
Di sisi lain, dugaan alih fungsi lahan di kawasan PT Perkebunan Kalibendo perlu ditempatkan sebagai salah satu persoalan yang layak ditelusuri, terutama jika terdapat perubahan tutupan lahan di wilayah yang secara hidrologis berkaitan dengan sumber air masyarakat.
Kawasan perkebunan dan lingkungan di sekitarnya memiliki karakteristik yang dapat memengaruhi peresapan serta aliran air. Apabila terjadi perubahan penggunaan lahan, dampaknya terhadap tata air perlu dinilai berdasarkan kondisi lapangan, jenis perubahan yang dilakukan, dan hubungan kawasan tersebut dengan sumber air yang digunakan warga.
Pertanyaan mendasarnya, apakah terdapat perubahan fungsi lahan yang berpotensi memengaruhi daerah resapan air? Apakah sumber air yang memasok Dusun Kopencungking berada dalam satu kawasan tangkapan air dengan lokasi yang dipersoalkan? Adakah hasil pemeriksaan atau kajian yang menjelaskan kondisi debit air dari waktu ke waktu?
Pertanyaan tersebut penting dijawab menggunakan data dan pemeriksaan lapangan, bukan sekadar dugaan atau asumsi.
Pihak PT Perkebunan Kalibendo juga perlu diberi ruang untuk menjelaskan kondisi pengelolaan lahannya, bentuk kegiatan yang berlangsung, serta langkah perlindungan lingkungan yang diterapkan apabila persoalan tersebut berkaitan dengan wilayah operasional perusahaan.
Terlepas dari apa pun penyebab penurunan debit air, kebutuhan mendesak warga tetap harus menjadi prioritas. Pemerintah desa dan pengelola HIPAM perlu memastikan adanya penanganan nyata, termasuk mempertimbangkan distribusi air bersih sementara bagi keluarga yang terdampak apabila gangguan belum dapat segera dipulihkan.
Keluarga dengan bayi berusia satu bulan patut mendapat perhatian khusus. Ketersediaan air bersih sangat penting untuk menunjang kebersihan perlengkapan bayi dan sanitasi rumah tangga.
Dalam jangka panjang, pemerintah desa bersama pengelola HIPAM dan instansi teknis terkait perlu mengevaluasi kondisi sumber air, memeriksa jaringan distribusi, serta mengidentifikasi faktor lingkungan yang mungkin memengaruhi ketersediaan air.
Apabila ditemukan indikasi bahwa perubahan penggunaan lahan berkontribusi terhadap gangguan tata air, pemeriksaan lebih lanjut perlu dilakukan oleh instansi berwenang agar langkah penanganan didasarkan pada bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.
Persoalan air bersih di Dusun Kopencungking semestinya menjadi momentum untuk membuka persoalan secara menyeluruh. Warga tidak hanya membutuhkan penjelasan tentang pelayanan HIPAM yang kurang maksimal, tetapi juga kepastian mengenai penyebab turunnya debit air dan solusi agar gangguan serupa tidak terus berulang.
Dugaan alih fungsi lahan PT Perkebunan Kalibendo perlu ditelusuri secara objektif apabila terdapat indikasi keterkaitan dengan kondisi sumber air. Pada saat yang sama, tanggung jawab pengelola HIPAM dalam memastikan distribusi air dan respons pemerintah desa terhadap keluhan masyarakat tidak boleh diabaikan.
Hingga berita ini disusun, belum terdapat keterangan teknis yang memastikan penyebab penurunan debit air, hubungan dugaan alih fungsi lahan dengan sumber air warga, maupun waktu normalisasi distribusi.
Publik kini menantikan penjelasan dari pengelola HIPAM, Pemerintah Desa Kampunganyar, pihak PT Perkebunan Kalibendo, serta instansi terkait.
Sebab, persoalan ini bukan hanya tentang air yang berhenti mengalir selama dua hari dua malam. Lebih jauh, ini menyangkut hak masyarakat atas akses air bersih, kepastian perlindungan lingkungan, dan tanggung jawab semua pihak dalam menjaga keberlanjutan sumber daya air.
Jangan sampai dugaan persoalan lingkungan berlalu tanpa penelusuran, sementara warga harus terus berjuang memenuhi kebutuhan air bersih di rumahnya sendiri
Editor : RedakturSumber : Team