InvestigasiMabes.com l Kampar -- Kritik pedas dialamatkan kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kampar, Provinsi Riau, setelah terungkap bahwa sejumlah mobil dinas (Modis) yang dimiliki oleh Pemkab Kampar sedang digunakan oleh mantan pejabat dan individu yang mengaku sebagai tokoh masyarakat. Situasi ini telah memicu kemarahan masyarakat Kampar.Eni, seorang warga Bangkinang Kota, mengungkapkan betapa terkejutnya masyarakat setempat mendengar berita ini.
"Kami sangat terkejut dengan informasi bahwa mobil dinas yang dibeli dengan uang rakyat Pemkab Kampar digunakan oleh orang yang tidak berhak," ujarnya dengan tegas.Eni menegaskan, "Sudah sepantasnya Pemkab Kampar menarik kembali semua mobil dinas tersebut. Mobil dinas adalah aset publik dan tidak boleh digunakan dengan sembrono oleh siapa pun."ujarnya.
Selain itu Eman, seorang warga lainnya, menambahkan bahwa Pemkab Kampar harus bertindak cepat dalam mengatasi masalah ini."Mobil dinas milik Pemkab Kampar yang digunakan oleh mantan pejabat dan individu yang mengaku tokoh masyarakat harus segera dikembalikan," katanya.Eman bahkan menyarankan langkah tegas, "Jika mereka enggan mengembalikannya, Satpol PP Kampar harus melakukan penarikan paksa. Mobil-mobil ini seharusnya digunakan untuk kepentingan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan layanan publik."terangnya.Muhammad Ansar, mantan Ketua Pansus Aset DPRD Kampar, turut angkat bicara dan mengecam penggunaan mobil dinas yang tidak berhak ini. Dia menekankan urgensi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kampar untuk segera mengambil langkah-langkah yang diperlukan.
Muhammad Ansar berjanji akan mengundang BPKAD Kampar dalam waktu dekat untuk mendapatkan penjelasan lebih lanjut. Dia juga mengingatkan, "Kami anggota DPRD Kampar, sangat prihatin dengan situasi ini. Kami sudah mengeluarkan rekomendasi kepada Pemerintah terkait penertiban aset, namun sampai sekarang masalah ini masih terus berlanjut."Kontroversi seputar penggunaan mobil dinas ini menjadi isu yang semakin memanas dan menuntut respons serius dari Pemkab Kampar untuk menjawab keprihatinan masyarakat akan pengelolaan aset publik yang harus dilakukan dengan integritas dan transparansi.(AM).
Editor : Investigasi Mabes
