InvestigasiMabes.com | Banyuwangi – Ketua LSM PERINTIS, Halili Abdulgani, menilai kepemimpinan Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani, menunjukkan tanda-tanda kelemahan serius, khususnya dalam tata kelola sumber daya manusia di lingkup pemerintahan daerah.
Halili mengungkapkan, fakta adanya kekosongan jabatan di lebih dari separuh dinas dan kecamatan yang hanya diisi oleh Pelaksana Tugas (PLT) adalah bukti nyata ketidakmampuan dalam mengelola birokrasi. Kondisi ini bukan hanya berdampak pada kinerja pemerintahan, tetapi juga mencerminkan lemahnya komitmen Bupati dalam menjalankan amanah rakyat Banyuwangi.
Lebih jauh, Halili menduga adanya kegagalan dalam praktik jual beli jabatan yang selama ini menjadi isu hangat di kalangan masyarakat. Menurutnya, kekosongan jabatan tersebut justru membuka ruang spekulasi publik akan adanya permainan politik dan kepentingan pribadi yang merugikan tata kelola pemerintahan.
“Bila jabatan-jabatan strategis hanya diisi oleh PLT, tentu kinerja dinas dan kecamatan tidak maksimal. Lebih ironis lagi, negara tetap menanggung beban gaji dan tunjangan yang seharusnya bisa dikelola secara efektif apabila jabatan itu definitif,” tegas Halili.Ia menambahkan, kondisi ini jelas merugikan masyarakat karena program pembangunan dan pelayanan publik tidak berjalan optimal. “Ini cermin dari kepemimpinan yang tidak mampu menjawab amanah rakyat. Bagaimana mungkin Banyuwangi bisa berdaya saing jika setengah lebih perangkatnya berjalan pincang?” ujarnya.
Editor : RedakturSumber : Halili
