Investigasimabes.com l Padang Pariaman -- Program seragam gratis untuk siswa baru SD dan SMP di Padang Pariaman, yang digadang-gadang sebagai program unggulan Bupati, menuai polemik. Ribuan siswa madrasah merasa menjadi korban diskriminasi karena tidak dalam program ini.
Program yang bertujuan meringankan beban ekonomi orang tua siswa ini ternyata tidak berlaku bagi siswa Madrasah Ibtidaiyah (MI) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs), yang setara dengan SD dan SMP. Padahal, siswa dan orang tua mereka juga merupakan warga Padang Pariaman, hanya saja sekolah mereka berada di bawah Kementerian Agama, bukan Pemerintah Daerah (Pemda) Padang Pariaman.
Kepala Kantor Kementerian Agama Padang Pariaman, H. Syafrizal, S.Ag., MM. Tk. Sidi Sati, membenarkan hal ini saat ditemui di ruang kerjanya, Selasa (21/10/2025). Ia menjelaskan bahwa siswa MI dan MTs tidak termasuk dalam program seragam gratis.
"Memang secara kedinasan sekolah kita tidak berada di bawah kewenangan Pemda, namun para siswa dan orang tuanya adalah warga masyarakat Padang Pariaman. Karena bantuan ini peruntukannya untuk para siswa bukan sekolah, sepatutnya anak-anak kita juga dapat bagian yang sama," ujarnya.
Syafrizal menambahkan bahwa ia telah menyampaikan masalah ini kepada Bupati Jhon Kenedy Azis ( JKA ) namun jawaban yang diterimanya adalah keterbatasan anggaran.
Ketua MKKS Tsanawiyah, H. Zamharil, juga mengungkapkan kekecewaannya saat dihubungi melalui telepon, Rabu (22/10/2025). Ia merasa siswa MTs seperti "anak tiri".
"Kami memang ASN yang terkoneksi secara vertikal ke pusat, tetapi apakah siswa-siswi yang kami didik tidak putra-putri Padang Pariaman? Inilah kalau para pejabat/pemimpin tidak bisa mengambil kebijakan yang adil dan bijaksana untuk menyejahterakan rakyatnya," keluhnya.
Sekda Padang Pariaman, Rudy Repenaldi Rilis, S.STP., MM., menjelaskan bahwa untuk tahap pertama, program ini difokuskan untuk siswa di bawah kewenangan Pemda. Namun, ia tidak menutup kemungkinan akan diperluas di tahun mendatang.
Ketika ditanya mengapa siswa madrasah tidak dimasukkan dalam program ini, mengingat mereka juga warga Padang Pariaman, Rudi Rilis menjawab bahwa hal ini akan menjadi pertimbangan untuk tahun depan.
Keluhan ini menyoroti ketidakmerataan bantuan dan menuntut evaluasi demi keadilan sosial bagi seluruh warga pendidikan di Padang Pariaman. ( Nt/Red )
Editor : Investigasi MabesSumber : Tim