InvestigasiMabes.com | Jepara - Pembangunan drainase yang baru jadi di lokasi Desa Sinanggul, Kecamatan Mlonggo mengalami kerusakan cukup parah. Kerusakan bangunan tersebut terletak pada sepanjang bibir toping. Hal ini terpantau oleh masyarakat sekitar yang kemudian menyampaikan kepada awak media dan langsung menuju lokasi bangunan tersebut. Setelah melihat langsung kerusakan bangunan di lokasi maka patut diduga kurangnya pengawasan pengawasan yang baik, Jumat, (9/6/2023)Terlihat dari papan proyek tersebut, pembangunan drainase bersumber dari Bantuan Keuangan APBD Kabupaten Jepara tahun anggaran 2023 yang dikerjakan secara swakelola dengan anggaran sebesar Rp 125 juta. Proyek drainase dikerjakan di lokasi RT 19 RW 03 jalan Desa , melalui pelaksana Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Desa Sinanggul , memiliki Volume P : 180 m, L : 0.40 m, T : 0, 50 m.
Petinggi Sinanggul Sholeh saat dikonfirmasi memberikan tanggapan terkait kerusakan drainase yang belum lama jadi. Sholeh juga mengatakan bahwa bangunan drainase tersebut sudah dimonev oleh Kecamatan dan pada saat itu kondisi baik baik saja,"Itu bangunan drainase itu sudah dimonev dan pada saat itu kondisi baik tetapi dilanggar truk dum sehingga mengalami kerusakan, saya akan segera menyampaikan kepada TPK agar segera diperbaiki," kata Sholeh
Petinggi soleh menolak ketika awak media ingin melihat gambar bangunan dan RAB dan meminta untuk menghubungi pihak pelaksanan yakni TPK atas nama Sahal. Hal ini menjadikan penasaran dan terkesan tidak transparan, sedangkan pejabat publik sudah semestinya transparan, tidak perlu ada yang disembunyikan. Hal ini tidak sesuai dengan amanat Undang Undang KIP tentang keterbukaan informasi publik. Anggaran yang dipergunakan adalah uang pemerintah tentu saja bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat jadi masyarakat berhak mengawasi agar mendapatkan bangunan yang baik sesuai dengan fungsinya,
Sedangkan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Sahal tidak banyak berkomentar dan hanya menyampaikan bahwa pekerjaan pembangunan drainase dikerjakan secara swakelola,
"Pekerjaan pembangunan drainase dikerjakan dengan sisten swakelola," kantanya singkatSaat meminta konfirmasi kepada Camat Mlonggo Sulistiyo, dirinya membenarkan keterangan petinggi Soleh bahwa pihak Kecamatan telah melaksanakan monitor dan evaluasi pembanguan drainase dan pada saat kondisinya baik baik saja,
"Kami telah melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan drainase yang berapa di Desa Sinanggul dan pada saat itu kondisinya baik, saya akan menghubungi pihak TPK agar segera memperbaiki," kata SulistiyoSahal yang merupakan TPK yang telah dihubungi pihak kecamatan langsung melaksanakan perbaikan dengan menambal bagian yang pecah namun sangat terlihat konstruksinya dipertanyakan pasalnya lebar bagian toping (atas) tidak sesuai dengan ukuran yang tertera di papan proyek,
" Kerusakan bangunan drainase patut dipertanyakan sebab baru saja selasai sekitar satu bulan tetapi sudah mengalami kerusakan yang cukup parah, sekalipun tidak tetinjak dum truk tetap saja tidak akan bertahan lama pecah kembali," kata warga sekitar yang enggan disebutkan namanyaPada saat warga melihat hasil perbaikan drainase yang pecah, maka dapat diduga tidak akan bertahan lama sebab konstruksinya dipertanyakan, bibir toping tidak ada penyangganya,"Saya punya perkiraan, perbaikan tidak akan maksimal karena bibir topingnya tanpa diberi penyangga," pungkas wargaSenin, (12/6/2023) Petinggi Soleh mengundang awak media guna meluruskan temuan warga, namun belum memberikan penjelasan secara detail dan tetap menolak untuk memperlihatkan Gambar Teknis dan RAB, tetapi hanya memberikan penjelasan tanpa didasari dengan gambar dan RAB. Hal ini terkesan hanya menyampaikan pembenaran, tidak hanya itu, seorang oknum perangkat (Z) dan TPK (Shl) dengan nada kasar dan tinggi diduga mengintimidasi awak media sehingga suasana menjadi tidak kondusif,
"Saya tidak nyaman dengan bentakan oknum perangkat dan TPK sehingga saya memilih untuk berpamitan untuk menjaga situasi kondusif," terang Awak media yang menyayangkan sikap oknum perangkat (Z) dan TPK (Shl) yang kurang bisa menghormati pendapat orang lain dalam sebuah diskusi dan klarifikasi.Oknum perangkat tersebut justru meminta awak media menghitung volume, jelas hal itu tidaklah masuk akal sebab awak media hanya menyampaikan apa yang dilihat dan didengar lalu dilakukan proses konfirmasi kepihak pihak terkait seperti petinggi, TPK dan Kecamatan agar informasi jelas,
"Apa yang kami lihat dan kami dengar tentu akan dikonfirmasi terlebih dahulu kepada para pihak terkait agar mendapat informasi sejelas jelasnya sehingga berita yang diunggah sudah sesuai dengan amanat kode etik jurnalistik, bukan asal menulis sehingga memberikan kesan tendensius," ungkap awak mediaGambar teknis dan RAB adalah data yang aktual sehingga perlu dijadikan dasar untuk klarifikasi agar semuanya jelas dan terang benderang. Masyarakat berhak mengawasi setiap kebijakan dan program pembangunan infrastruktur dengan harapan anggaran dari pemerintah sesuai dengan tujuan yakni mensejahterakan masyarakat, hasil bangunan bagus, bertahan lama dan bermanfaat,
"Ormas, LSM, Media berfungsi sebagai kontrol sosial sehingga perlu untuk melakukan pengawasan setiap kebijakan dalam mengawal pembangunan menuju masyarakat sejahtera, jika pemangku kebijakan trasnparan maka tidak perlu alergi ataupun menutu nutupi seperti Gambar Teknis ataupun RAB," pungkas awak media. (Mskr)
Editor : Investigasi Mabes
