InvestigasiMabes.com | Jepara - Di ruang rapat Komisi C DPRD Kabupaten Jepara, sejumlah pimpinan perangkat daerah diundang untuk rapat dengan jajaran legislatif. Beberapa hal menjadi topik pembahasan, salah satunya adalah soal fasilitasi rawat inap gratis kelas tiga bagi masyarakat Jepara.
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara Mudrikatun menceritakan, awal fasilitasi dari pemkab tersebut untuk membantu pasien rawat inap yang belum terkaver program JKN-KIS. Tahun 2024 ini, bantuan rawat inap tersebut dipastikan masih digulirkan. Namun, kategori penerima manfaatnya adalah khusus warga miskin yang tak punya jaminan kesehatan. Dianggarkan dana sebesar Rp9,34 miliar.
“Kita (Pemkab Jepara) tidak menghentikan, tapi melakukan evaluasi. Dengan pendekatan prinsip efektif, efisien dan selektif,” terangnya kepada pimpinan rapat Ketua Komisi C Nur Hidayat, bersama anggota Bambang H, Ahmad Sholikhin, beserta Farah Elfirajun A.G., Senin (29/1).
Alasan program Pemkab Jepara ini dilanjutkan, kata Ika–sapaan karib Mudrikatun, karena masih ada warga miskin yang belum memiliki kartu JKN-KIS. Kebijakan pemberian fasilitasi kesehatan ini, juga dinilai jadi urusan wajib pemerintah.
Meski tetap berlanjut, tapi pemberiannya lebih selektif. Diperuntukkan bagi pasien kategori miskin yang belum terkaver JKN-KIS. Status ini dibuktikan dengan surat rekomendasi, dari petinggi desa setempat maupun dinas sosial (dinsos). “Kita tentunya tetap membantu merawat. Tidak mengabaikan, dan tidak akan menolak masyarakat yang dalam kondisi darurat, dan sangat membutuhkan bantuan,” ujarnya.
Layanan rawat inap gratis kelas tiga tersebut hanya berlaku di dua rumah sakit di Jepara. Yakni, RSUD R.A. Kartini dan Rumah Sakit Islam (RSI) Sultan Hadlirin.Berjalannya program bantuan kesehatan ini, beriringan dengan proses verifikasi kelayakan oleh dinsos. Jika memenuhi kriteria warga miskin, otomatis akan dimasukkan ke dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial atau DTKS. Sehingga sewaktu-waktu kembali sakit sudah memiliki jaminan kesehatan. “Agar bisa lebih valid lagi, bersama-sama dengan dinsos. Selanjutnya akan diusulkan mendapat KIS,” tuturnya.
Langkah ini diambil agar fasilitasi bantuan lebih tepat sasaran. Jika upaya itu tak dilakukan, maka berakibat terjadi pembengkakan anggaran. Dampaknya, program tersebut tidak bisa bergulir untuk periode satu tahun. Bahkan, dapat menambah utang pemerintah ke rumah sakit. “Tahun 2023, kita masih punya tunggakan untuk bayar RSUD dan RSI Rp9,275 miliar,” bebernya.
Kendati tengah berutang, Kepala Dinkes Jepara meyakinkan bahwa dua rumah sakit ini masih masih melayani program rawat inap gratis kelas tiga. “Direktur RSUD dan RSI sudah kami panggil dan berikan pengarahan. Dengan kondisi apapun kita wajib untuk memberikan pertolongan. Terpenting ditolong dulu,” imbuhnya.
Bagi Warga Masyarakat yg mampu di dorong utk mendaftar BPJS mandiri dan bagi warga miskin dilakukan pendataan kembali dan dipastikan punya Jaminan kesehatan BPJS / JKN KIS
Editor : Investigasi Mabes
