InvestigasiMabes.com l Jakarta -- Kami memahami dan mendukung upaya pemerintah dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045, termasuk melalui Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Namun, kebijakan efisiensi anggaran sebesar Rp 306 triliun yang memangkas anggaran infrastruktur dan transportasi secara drastis berpotensi melemahkan perekonomian rakyat dan memperburuk kesejahteraan masyarakat miskin.Pemotongan anggaran ini bukan sekadar soal penghematan, tetapi menyangkut kehidupan sehari-hari jutaan rakyat Indonesia, terutama mereka yang bergantung pada transportasi umum dan infrastruktur dasar.
1. Dampak Pemangkasan Anggaran Kementerian PerhubunganAnggaran Kementerian Perhubungan dipangkas Rp 17,9 triliun, dari semula Rp 31,5 triliun menjadi hanya Rp 5,7 triliun. Pemotongan ini mengancam keberlangsungan subsidi transportasi, yang memiliki peran vital bagi masyarakat kelas bawah dan daerah terisolasi.
Dampak nyatanya:Seluruh subsidi transportasi dihapus, termasuk angkutan perkotaan, perintis udara, perintis laut, dan subsidi bahan bakar bagi transportasi umum.
Jutaan rakyat berpenghasilan rendah kesulitan mobilitas, karena tarif transportasi naik drastis.Pekerja sektor transportasi terancam kehilangan pekerjaan akibat berkurangnya operasional layanan angkutan.
Kawasan terisolasi makin tertinggal, karena akses transportasi semakin terbatas.Disparitas harga barang semakin lebar, karena distribusi barang menjadi lebih mahal.
Transportasi bukan hanya soal perjalanan, tetapi soal akses pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan keselamatan. Tanpa subsidi, masyarakat miskin akan semakin sulit berkembang.2. Infrastruktur Jalan dan Rel Rusak, Tapi Anggaran DipangkasAnggaran Kementerian PUPR juga dipangkas Rp 81,3 triliun, dari Rp 110,9 triliun menjadi Rp 29,6 triliun.Pemotongan ini akan menghambat perbaikan jalan dan rel kereta yang rusak, seperti banjir yang melumpuhkan jalur KA di Grobogan, Jawa Tengah. Tanpa anggaran yang memadai, infrastruktur akan semakin memburuk, memperlambat pertumbuhan ekonomi, dan meningkatkan kecelakaan akibat jalan rusak.
Program Inpres Jalan Daerah (IJD) yang bertujuan memperbaiki jalan daerah justru terancam gagal, padahal ini sangat dibutuhkan untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan daerah.3. Keselamatan Transportasi Dipertaruhkan
Anggaran untuk keselamatan transportasi juga terpangkas drastis, padahal kecelakaan lalu lintas menjadi pembunuh utama anak muda Indonesia.Data Korlantas Polri (2024) menunjukkan:
39,48% korban kecelakaan adalah pelajar dan mahasiswa (usia 6-25 tahun).39,26% korban kecelakaan adalah pekerja usia produktif (25-55 tahun).
Editor : Investigasi Mabes
