Petugas di lapangan menyatakan terdapat kendala saat proses pelebaran lantaran adanya tanah dengan sertifikat hak milik.
Meski demikian, Dedi tetap bertahan pada perintahnya untuk mendorong tim agar terus melanjutkan perjalanan.
"Sudah pak, lanjut saja perjalananmu, tidak perlu khawatir, tetap melanjutkanlah. Nantinya akan ada keputusan bahwa tanah, air serta sumber daya alam yang terkandung di dalamnya dikendalikan oleh negara dan digunakan semaksimal mungkin demi kesejahteraan rakyat, bukan malah menyulitkan mereka," ujar Dedi.
"Presiden itu sendiri yang mengatakan hal tersebut, jika sudah presiden yang berbicara, siapa yang berani menentang presiden?" tegas Dedi.
Libatkan Aparat Keamanan
Di samping itu, Dedi mengatakan bahwa masalah pencegahan banjir telah ditangani oleh sebuah tim sejak tahun 2021, akan tetapi hambatan terbesarnya adalah karena masih adanya 10 pemilik tanah yang belum dapat diresmikan oleh BPN. Namun saat ini, segalanya sudah siap.
"Tentara dan polisi bersiap memantau! Hal ini demi kesejahteraan publik. Tolong jangan ada yang menghambat! Apabila Sungai tak dilindungi, banjir bakal selalu menyergap!" ucapnya.
Dia menegaskan bahwa proyek normalisasi akan tetap berlangsung lancar tanpa adanya rintangan dari pihak-pihak yang memiliki kepentingan tertentu.
Jangan biarkan kemajuan Kota Bekasi berhenti cuma karena beberapa individu tak peduli dengan pengaruhnya pada kehidupan warganya!
Dedi menegaskan bahwa koordinasi antara Danramil dan Kapolsek harus selalu dipertahankan guna memastikan keberlangsungan tugas di lokasi kerja.
Editor : Investigasi Mabes
