4. Transparansi Penanganan Laporan Masyarakat: Massa juga menuntut transparansi penuh dalam penanganan seluruh laporan dan pengaduan masyarakat yang telah masuk ke Kejari Sungai Penuh. Mereka menginginkan adanya sistem informasi yang dapat diakses publik mengenai status setiap laporan, sehingga masyarakat dapat memantau perkembangannya. "Transparansi adalah kunci kepercayaan. Masyarakat berhak tahu bagaimana laporan mereka ditindaklanjuti," kata Tri.
5. Pelaporan Dugaan Penyalahgunaan Wewenang: Terakhir, AWaSI mendesak agar setiap dugaan penyalahgunaan wewenang oleh oknum di Kejari Sungai Penuh segera dilaporkan dan diproses sesuai hukum yang berlaku. Hal ini menunjukkan komitmen AWaSI untuk memberantas praktik-praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) di institusi kejaksaan.
Aksi yang berlangsung aman dan kondusif berkat pengamanan ketat dari pihak kepolisian. Massa aksi membawa berbagai atribut seperti spanduk, karton, dan bendera yang bertuliskan tuntutan mereka. Meskipun tidak ada perwakilan dari Kejaksaan Tinggi Jambi yang secara resmi menemui massa di tengah aksi, pihak AWaSI berharap pesan mereka telah tersampaikan dengan jelas.
AWaSI Jambi menyerahkan surat mosi tak percaya dan laporan dugaan penyalahgunaan wewenang Kejari Sungai Penuh kepada Kejati Jambi.Dalam suratnya, AWaSI Jambi menyampaikan fakta-fakta di lapangan menunjukkan bahwa:
Editor : RedakturSumber : Team
