InvestigasiMabes.com | Lampung Timur — Komitmen memperkuat integritas dan tata kelola pemerintahan di tingkat daerah kembali ditegaskan. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI bersama Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung dijadwalkan hadir di Kabupaten Lampung Timur dalam agenda Sosialisasi Anti-Korupsi.
Kegiatan strategis tersebut direncanakan berlangsung pada Rabu, 28 Januari 2026, bertempat di Aula Rumah Dinas Bupati Lampung Timur. Sosialisasi ini akan menghadirkan narasumber Analis Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dari Direktorat Pembinaan Peran Serta Masyarakat (Ditpermas) KPK RI, serta perwakilan Kejati Lampung.
Pelaksanaan teknis kegiatan masih menunggu rilis resmi dari HIPMI Provinsi Lampung dan BPC HIPMI Lampung Timur.
Ketua Panitia Penyelenggara, Hendra Apriyanes atau Anes, menyampaikan bahwa kegiatan ini dirancang secara berjenjang untuk menjawab tantangan tata kelola pemerintahan di daerah.
“Kegiatan ini kami bagi menjadi dua sesi utama. Sesi pertama akan membahas dinamika tata kelola di Kabupaten Lampung Timur,” ujar Anes.Jum,'at (23/01/2026).
Sesi pertama tersebut dijadwalkan diikuti oleh seluruh jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta perwakilan pelaku usaha se-Lampung Timur. Menurut Anes, keterlibatan dua unsur tersebut dalam satu forum menjadi kunci untuk membangun hubungan kerja yang profesional dan bebas dari praktik koruptif.
“Kami ingin memastikan hubungan antara birokrasi dan pelaku usaha berjalan secara transparan, akuntabel, dan berintegritas,” tegasnya.
Sementara itu, sesi kedua dirancang dengan cakupan yang lebih luas. Panitia berencana mengundang seluruh kepala daerah dan pimpinan legislatif se-Provinsi Lampung. Forum ini diproyeksikan menjadi momentum strategis untuk menyatukan komitmen antarpemimpin daerah dalam memperkuat integritas pemerintahan di Provinsi Lampung.
Terkait persiapan teknis dan pendalaman materi sesi kedua, Anes menyebutkan bahwa koordinasi lintas institusi terus dilakukan, khususnya dengan Pemerintah Provinsi Lampung.
“Untuk detail teknis dan materi sesi kedua, dapat berkoordinasi dengan Ketua BPC HIPMI Lampung Timur, Fitra Aditia Irsyam, yang saat ini tengah melakukan komunikasi intensif dengan pihak Gubernur Lampung,” jelasnya.
Melalui sosialisasi ini, diharapkan Lampung Timur dapat menjadi contoh penguatan integritas daerah, sekaligus memperkuat fondasi pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel di Provinsi Lampung. (Rusman Ali)
Editor : RedakturSumber : Team