Ini alasan Ketua KNES H.Muhammad Alwi Belum RAT dan tunda Sebagian Gaji Petani

Ini alasan Ketua KNES H.Muhammad Alwi Belum RAT dan tunda Sebagian Gaji Petani
Ini alasan Ketua KNES H.Muhammad Alwi Belum RAT dan tunda Sebagian Gaji Petani

InvestigasiMabes.com | Kampar - Ketua Koperasi Nenek Eno Senama Nenek (KNES),H. Muhammad Alwi Arifin menyatakan bahwa Rapat Anggota Tahunan (RAT) KNES telah diagendakan dan pihaknya telah menginformasikan rencana tersebut kepada Dinas Perdagangan, Koperasi, dan UMK Kabupaten Kampar.ujarnya Jumat (21/7/2023).

 H. Muhammad Alwi mengonfirmasi bahwa RAT KNES akan dilaksanakan sekitar tanggal 9 Agustus 2023 mendatang,ujarnya.

 H. Muhammad Alwi menjelaskan bahwa RAT KNES selama tiga tahun terakhir tidak dapat dilaksanakan karena beberapa kendala, salah satunya adalah pandemi COVID-19, Ia menyebutkan bahwa selama masa pandemi pemerintah melarang untuk berkumpul dengan jumlah besar, termasuk RAT dengan jumlah peserta hingga 900 orang.

 Karena situasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) telah dicabut, KNES kini tengah mempersiapkan RAT untuk tiga tahun sekaligus, sesuai dengan aturan dan undang-undang yang berlaku. H. Muhammad Alwi juga berharap dukungan moral dan partisipasi aktif dari pembina dan anggota KNES dalam mensukseskan RAT yang direncanakan bulan Agustus depan.

 Selain itu, ia berharap RAT akan menghasilkan aturan-aturan baru untuk KNES, termasuk prosedur penggantian pengurus dan kebijakan-kebijakan lainnya.

 Mengenai permintaan dari Ninik Mamak, pemangku adat Kenegerian Senama Nenek, untuk membekukan KNES, H. Muhammad Alwi menyatakan bahwa asalkan tindakan tersebut sesuai dengan aturan dan undang-undang yang berlaku, ia tidak akan mempersoalkannya. Baginya, menjalankan koperasi harus sesuai dengan prinsip negara hukum. Ia juga menegaskan bahwa koperasi ini diatur oleh undang-undang nomor 53, dan jika ada keputusan untuk membekukan koperasi, harus melalui prosedur yang telah ditetapkan dalam undang-undang tersebut.

 H. Muhammad Alwi juga menegaskan bahwa KNES selalu transparan dalam setiap rapat Daftar Pencairan Uang (DPU) setiap bulan yang di hadiri oleh pengurus, meskipun koperasi ini agak berbeda dari koperasi biasa, KNES fokus pada pengelolaan kebun kelapa sawit yang diserah oleh Negara dan ia menyampaikan bahwa setelah puluhan tahun diurus, akhirnya lahan ini dikembalikan tanpa berhutang dan telah diserahkan kepada badan hukum KNES melalui MoU dengan PTPN V.

 Terkait isu tentang pemilik lahan yang belum menerima pembayaran dari pengurus koperasi,

H. Muhammad Alwi menjelaskan bahwa pembayaran tersebut ditunda karena pemilik lahan belum mengembalikan sertifikat yang bersangkutan. Ia meminta partisipasi warga untuk mengumpulkan kembali sertifikat tersebut agar pembayaran dapat segera dilakukan oleh koperasi. 

Saat ini, KNES menghadapi kesulitan dalam melakukan replanting seluas 500 hektar. Pihak PTPN V sebagai Bapak angkat siap membantu, tetapi meminta jaminan sertifikat sebanyak 250 sertifikat. Meskipun sudah terkumpul sekitar 140 sertifikat, pengurus koperasi berharap ada kemurahan hati dari warga untuk mengumpulkan sertifikat yang masih kurang. Jika tidak terkumpul, H. Muhammad Alwi berjanji akan mencari alternatif lain dalam rapat bersama anggota untuk mencari solusi terbaik dalam menghadapi tantangan replanting ini.jelasnya. 

Editor : Investigasi Mabes
Tag:
Bagikan

Berita Terkait
Terkini