InvestigasiMabes.com l Jakarta -- Pernyataan Ketua Dewan Penasihat Kadin Indonesia Hashim Djojohadikusumo harus dibaca bukan sebagai berita ekonomi, tapi sebagai alarm politik.
Ia mengatakan ada potensi Rp 10.000 Triliun transaksi tunai yang belum kena pajak, dari tukang cukur yang datang ke apartemennya, tukang pijat keluarganya, sampai warung Tegal dan salon kecantikan. Solusinya: kejar dengan pajak digital dan AI mulai 9 November. Potensinya Rp 1.500 Triliun setara Kamboja.
Sekilas terdengar pintar. Padahal ini adalah kemunduran nalar paling berbahaya dari seorang pemimpin.
Jika pola pikir seorang pemimpin negara seperti ini, maka untuk apa kita sekolah tinggi-tinggi ekonomi, untuk apa ada Lemhanas, untuk apa ada ribuan doktor ekonomi di Bappenas dan UI?Cukup jadi preman pasar saja.
