Pj Bupati Kampar Minta PTPN V Realisasikan Kewajiban 20% Kepada Masyarakat Sebelum Perpanjangan HGU

Pj Bupati Kampar Minta PTPN V Realisasikan Kewajiban 20% Kepada Masyarakat Sebelum Perpanjangan HGU
Pj Bupati Kampar Minta PTPN V Realisasikan Kewajiban 20% Kepada Masyarakat Sebelum Perpanjangan HGU

InvestigasiMabes.com | Kampar - Pada 1 Agustus 2023, Pj Bupati Kampar H Muhammad Firdaus, SE, MM telah mengadakan pertemuan dengan pihak PT. Perkebunan Nusantara (PTPN) V di Rumah Dinas Bupati Kampar Bangkinang Kota. Dalam pertemuan tersebut, Pj Bupati Kampar menekankan pentingnya PTPN V untuk merealisasikan kewajiban memberikan 20% kebun kepada masyarakat sebelum perpanjangan Hak Guna Usaha (HGU) yang berakhir pada Desember 2023. 

Firdaus menyampaikan bahwa luas kebun yang akan dibayarkan 20% oleh PTPN V adalah sekitar 1.300 hektare bagi masyarakat Desa Kasikan dan masyarakat Talang Danto Kecamatan Tapung Hulu. Permintaan ini dilakukan agar proses perpanjangan HGU dapat berjalan lancar dan sesuai dengan amanat pemerintah.tegasnya.

Seluruh proses ini diharapkan dapat berjalan dengan baik dan adil bagi masyarakat Desa Kasikan dan masyarakat Talang Danto Kecamatan Tapung Hulu. Pj Bupati Kampar juga mengingatkan bahwa keberlanjutan hubungan baik antara pihak perusahaan dan masyarakat sangat penting untuk memajukan wilayah Kampar secara bersama-sama. 

Dalam pertemuan tersebut, Kabag Hukum PTPN V, Andiansyah, bersama dengan GM Distrik Petani Mitra Ferry Lubis dan tim Humas dan Legal, menyatakan komitmen perusahaan untuk memenuhi tuntutan masyarakat sesuai dengan regulasi yang berlaku. Meskipun regulasi baru mungkin tidak memungkinkan memberikan 20%, perusahaan akan mencari solusi bantuan atau kompensasi dengan 7 item yang sedang disusun. 

Pertemuan juga dihadiri oleh Dinas terkait seperti Asisten I Pemerintahan Setda Kampar Ahmad Yuzar, Kakan BPN Kampar Dedi Kurniawan, Kadis DPMPTSP Zulia Dharma, Kadis Perkebunan Ali Sabri, Ka. Kesbangpol Mahadi, Plt DLH Ahmad Fais, dan Camat Tapung Hulu Wira Sastra. Semua pihak berharap agar kesepakatan ini dapat berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku untuk kepentingan masyarakat.(Abd.Malik).

Editor : Investigasi Mabes
Tag:
Bagikan

Berita Terkait
Terkini