"Seharusnya agar PSN pak Jokowi ini tidak terkatung-katung lagi, Apa salahnya dalam konfrensi pers hari ini Polda Lampung langsung mengumunkan juga siapa saja pihak-pihak yang bertanggungjawab, kalau beginikan kesannya hanya mencari sensasi saja terburu-buru umumkan namun calon TSK masih berkeliaran,"Paparnya kepada pj.
Menurutnya pemerintah dalam hal ini Pihak BBWS, BPN, Polda Lampung dan BPKP Lampung juga harus terlihat clear dan balance mengclearkan semua Desa-desa sebelumnya yang telah menerima uang ganti rugi.
Semua pihak pemerintah yang menangani persoalan Bendungan Margatiga ini juga harus bersikap cear dan balance yaitu bisa menelisik kembali terhadap 20 Desa lainnya untuk dilakukan audit tujuan tertentu.
"Karena 23 Desa ini semua sifatnya sama memakai uang negara, berdampak sosial kelangsungan hidup manusia dan yang terdampakpun juga sama yaitu petani kecil hanya menggantungkan hidup mereka dengan bertani dilahan mereka,"Tegas Faishol.
Seperti yang diketahui bahwa dalam dampak genangan PSN Bendungan Margatiga di Lampung Timur diatas terdapat 23 Desa yang akan tergenang. Namun masih banyak permasalahan yang belum tuntas jelang Pemilu 2024.Petani berharap Presiden Jokowi melalui segala instumen kekuasaannya segera menuntaskan kegaduhan dibawah bermusyawarah yang baik dengan petani, Apalagi pak Presiden juga telah mengetahui persoalan yang menimpa para petani kecil di Lampung Timur tersebut.
Agar tidak menjadi preseden buruk diakhir masa jabatannya petani meminta keadilan benar-benar bisa dilihat dan dirasakan jika pada 20 Desa lainnya pun ikut diaudit oleh BPKP bahkan jika perlu pak Presiden menurunkan BPK RI dan KPK RI. (Rusman Ali)
Editor : Investigasi Mabes
