PT. RSA Bersama Notaris Dilaporkan Warga Desa Plaosan Korban Penipuan Dan Penggelapan Jual Beli Tanah HGU

PT. RSA Bersama Notaris Dilaporkan Warga Desa Plaosan Korban Penipuan Dan Penggelapan Jual Beli Tanah HGU
PT. RSA Bersama Notaris Dilaporkan Warga Desa Plaosan Korban Penipuan Dan Penggelapan Jual Beli Tanah HGU

Investigasimabes l Jepara -- Warga desa Plaosan Kecamatan Cluwak Kabupaten Pati Jawa Tengah bersama kuasa hukumnya mendatangi Polresta Pati melaporkan dugaan penipuan dan penggelapan yang dilakukanDirektur Utama (Dirut) PT Rumpun Sari Antan (RSA) yang berada di Desa Karangsari Cluwak Pati Jawa Tengah, bersama notaris diduga melakukan niat jahat melakukan tindak pidana penipuan dan penggelapan jual beli tanah HGU atau tanah negara.11/12/2023.Pasal 27 PP Nomor 18 Tahun 2021.

Pemegang Hak Guna Usaha (HGU) Pasal dilarang menyerahkan pemanfaatan Tanah hak guna usaha kepada pihak lain, kecuali dalam hal diperbolehkan menurut peraturan perundang-undangan. Hal ini tanah notabennya kembali ke negara, akan tetapi tanah tersebut dialih fungsikan dengan cara dikapling - kapling oleh PT. Rupun Sari Atan ( RSA ) diperjual belikan dengan niat dipindahkan kepada pihak lain.Bukti tanda terima jual beli tersebut yang ditunjukkan Ngalimun warga Plaosan Cluwak Pati, ditandatangani Direktur Utama (Dirut) PT RSA Andi Nurul Huda pada (5/4/2021) bukti pembayaran tanah kapling seluas 2000 m2 dari SHGU PT. Rupun Sari Antan yang terletak di Karangsari sebesar Rp 50 juta rupiah dan sampai sekarang tidak ada lahan tanah tersebut, yang bisa dimanfaatkan.

PT. Rupun Sari Atan yang berkantor di Solo paragon hotel & Residences lantai M1. Kav. 03B. jalan Dr. Soetomo Kelurahan Mangkubumen, Kecamatan Banjarsari Surakarta. Dan kantor Semaeng; Jl. Pemuda no. 145 Semarang 50132.Dengan barang bukti tanda terima pembayaran serupa ditunjukkan warga lain yang bernama Siswoyo warga Plaosan Cluwak Pati, dengan jumlah sebesar Rp 50.000.000 ( lima puluh juta rupiah ) di terima kepada Andi Nurul Huda selaku Dirut) PT RSA bermetrai ditanda tangani pada (13/4/2021) beberapa tahun yang lalu.

Terkait jual beli tanah atau mengalihkan fungsikan Hak Guna Usaha (HGU) tersebut diduga melibatkan oknum Notaris Budi Nugraheni biasa dipanggil Neni selaku PPAT merangkap pemasaran PT RSA yang beralamat di Jalan Kembang Joyo No 333 Gembleb Kutoharjo Kecamatan Pati Jawa Tengah, tanah HGU tersebut sebelumnya notabene adalah tanah milik negara jadi dasar dalam Peraturan Pemerintah Nomor. 18 Tahun 2021. Tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, Dan Pendaftaran Tanah, yang artinya PT. RSA ini sudah melanggar perundang - undangan. Karena berakhirnya tanah HGU tersebut kembali ke tanah negara, tidak seharusnya diperjual belikan. Hal tersebut disampaikan Kuasa Hukum Ngalimun kepada awak media, Sabtu (9/12/2023).Ngalimun kurban penipuan dan penggelapan oleh Dirut PT RSA saat diwawancarai awak media menyampaikan, "Saya merasa ditipu oleh Andi selaku Dirut PT RSA sehingga hari ini saya didampingi kuasa Hukum saya melaporkan Andi selaku Direktur Utama PT RSA bersama oknum notarisnya ke Polresta Pati," ucapnya.

Dalam konfrensi pers, Kusriyanto SH, MH selaku kuasa hukum Ngalimun dan Siswoyo yang berkantor di Mijen Semarang, saat diwawancarai awak media menjelaskan, "Pada hari ini, Sabtu (9/12/2023) pukul 14.15 WIB, saya mendampingi klien saya untuk melaporkan dugaan penipuan dan penggelapan yang diduga keterlibatan oleh Budi Nugraheni PPAT di Kabupaten Pati yang disinyalir diduga bekerjasama dengan Dirut PT RSA," jelas Kusriyanto.Lebih lanjut ia menegaskan, "Tanah HGU dalam PP Nomor. 18 Tahun 2021.setelah HGU habis masa waktunya dilimpahkan kembali ke negara bukan diperjual belikan, atau dialih manfaatkan kepada hak lain, dalam hal ini saya akan mendampingi klien saya yang sudah dirugikan dan saya akan mengawal perkara kasus penipuan dan penggelapan ini penanganannya dipercepat, dan kami kuasa hukum juga minta didampingi beberapa awak media online maupum tv nasional untuk meng-up, tujuan kami pelaku mafia tanah diwilayah Kabupaten Pati ini di dengar oleh pemerintah pusat, dan terbentuknya penegak hukum mafia tanah, terkait perkara hukum ini kami akan mengawal, mendampingi sampai tuntas." pungkasnya. (Red).

Editor : Investigasi Mabes
Tag:
Bagikan

Berita Terkait
Terkini