InvestigasiMabes.com l Pekanbaru -- Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum, dan Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak.Berdasarkan Undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan disebutkan Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 Ayat (1), dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp.100.000.000.00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 400.000.000.00 (empat ratus juta rupiah), karena Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan tindak pidana kejahatan.
Sebagaimana pemberitaan pada bulan Agustus 2023 yang lalu hingga saat ini pihak Disnakertrans Provinsi Riau belum menindaklanjuti persoalan ketenagakerjaan dan terkesan tutup mata mengenai permasalahan ketenagakerjaan ini.Dalam pemberitaan itu disebutkan bahwa Rumah Sakit Pekanbaru Medical Center (PMC) mempekerjakan Karyawan, Tenaga Perawat, Satpam, Housekeeping/Cs dan Tukang Loudry dengan Gaji diduga tidak sesuai UMK/ UMP.
RS PMC yang terletak di Jl. Lembaga Permasyarakatan No.25 Kelurahan Suka Maju, Kec. Sail, Kota Pekanbaru itu dari informasi mempekerjakan Tenaga Perawat, Housekeeping/Cs dan Tukang Laundry dengan gaji pokok Rp. 800 rb s/d Rp. 900 rb, Satpam dengan gaji kurang lebih Rp. 1,6 jt perbulan. Untuk tenaga laundry ada yang sudah bekerja selama 8 tahun dan bahkan ada yang lebih dari 10 tahun.Ketua Bidang Hukum dan Advokasi Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat Jaringan Informasi Himpunan Rakyat (LPKSM JIHAT) Kota Pekanbaru Mardun, SH meminta para pekerja untuk membuat pengaduan atau Pemerintah dalam hal ini Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau dapat untuk memanggil pemilik dari RS PMC tersebut.
Menurut Mardun, ini kalau sudah berjalan sampai 8 bahkan 10 tahun dengan gaji yang mereka terima dibawah UMP/UMK memang sudah keterlaluan dan tidak manusiawi, makanya kita minta itu pemilik atau pengelolaannya dipanggil untuk dimintai keterangan, ungkap Mardun.Kepala Seksi Pengupahan, Jamsostek & Organisasi Pekerja Sardef Saputra, SP ketika dimintai tanggapan oleh Media Investigasi dikantornya mengatakan bahwa Pengawas posisinya ada di provinsi, kita di sini tidak ada pengawas, kita di sini tidak ada penyidik kalau masalah itu yang lebih berwenang untuk menindak adalah mereka.Menurut Putra panggilan sehari-hari di kantornya, disini kita tidak punya pengawas kalau di kota punya pengawas mungkin lain cerita, hanya pengawas yang bisa menindak itu, Jadi kalau untuk di Kota ini hanya pembinaan saja ungkap Putra mengakhiri pembicaraan.Kepala Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau Rival Lino, ST, MT ketika dimintai tanggapan oleh Media Investigasi dikantornya mengatakan bahwa kalau berbicara tempat kerja mau itu dia pabrik, mau itu dia sektor Manufacturing, sektor konstruksi, sektor apapun itu termasuk juga sektor jasa-jasa lain termasuk rumah sakit maka sudah diatur upah pekerja itu adalah minimum yaitu UMK Upah Minimum Kabupaten atau Kota terendahnya.
Jadi jika dia dibawa UMK maka itu menjadi satu temuan-temuan yang menyalahi ketentuan peraturan perundang-undangan jadi jelas konteksnya ketika gaji dibawa ketentuan itu dilarang berdasarkan undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta kerja atau belum yang terbaru.Jadi upah minimum itu ditentukan di setiap tahunnya berdasarkan hasil daripada rapat namanya dewan pengupahan yang ditetapkan nanti oleh kepala daerah dalam hal ini diawali oleh provinsi dan kemudian di kota membuat juga turunan daripada UMP, jadi ada Upah Minimum Kabupaten/Kota, jadi berdasarkan apa tentu berdasarkan formulasi daripada aturan pengupahan yang ada di Indonesia kata Rival Lino. Untuk tahun ini UMR nya ditetapkan Rp. 3.191.000.662, sedangkan UMK untuk Kota Pekanbaru adalah Rp. 3.319.023,16 pakai sen dia untuk Pekanbaru kata Rival Lino menutup pembicaraan. (Ef).
Editor : Investigasi Mabes