InvestigasiMabes.com | Jepara -- Pada hari Selasa, Rabu, Kamis, 5, 6, 7/03/2024 digelar berlangsung sidang lanjutan terdawa, Daniel Fruts Maurist Tangkilisan, di Pengadilan Negeri Jepara, seorang yang mengaku aktivis lingkungan yang #:Save Karimunjawa menjalani proses hukum di meja kesakitan terkait dengan dugaan pelanggaran UU ITE atas perkataan penghinaan dan ujaran kebencian yang diduga mengandung unsur SARA mendapatkan Kecaman publik, dan dari beberapa LSM dan Ormas kelompok Perkumpulan Masyarakat Karimunjawa Bersatu. Agenda sidang pembuktian keterangan 7 saksi yakni, Ridwan, Midu, Wisnu N, Arif, Norrohman, Gufron A, Aan, ditambah saksi ahli forensik, ahli bahasa, ahli IT yang dia hadirkan Jaksa Penutut Umum ( JPU ). Kasus ini menyoroti pentingnya penegakan hukum yang adil transparansi vdalam melindungi masyarakat dari tindakan diskriminatif dan provokatif. Namun, beberapa pihak mengecam perilaku Daniel yang saat ini juga tengah meminta-minta donasi, mempertanyakan kejujuran dan moralitasnya dalam menghadapi proses hukum yang sedang berlangsung tersebut."
Sidang dipimpin Ketua Majelis Hakim Parlin Mangatas Bona Tua, didampingi hakim anggota Muhamad Yusuf Sembiring dan Joko ciptanta. Dan Jaksa Penuntut Umum ( JPU ) dipimpin Idha Fitriyani dan Irvan Surya. Turut hadir tim pembela penasehat hukum terdakwa.
Terdakwa melakukan pelanggaran terhadap Undang - Undang Informasi Transaksi Elektronik ( UU ITE ) murni tindak pidana tidak ada kaitannya dengan petani tambak,, Mulyo,, Karimunjawa, akibat atas perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan dapat diancam pidana sesuai Pasal 45A ayat (2) jo Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
Ridwan selaku pelapor dan saksi persidangan dalam proses hukum terhadap Daniel FMT dihadapan meja kesakitan mengungkapkan kepada awak media, bahwa yang didakwa dengan pelanggaran UU ITE terkait dengan perkataan penghinaan dan ujaran kebencian yang mengandung unsur SARA adalah bagian dari penegakan hukum yang dilakukan oleh pihak berwenang. Aktivitas meminta-minta dengan cara open donasi oleh seseorang yang sedang dalam proses hukum tidak berkaitan secara langsung dengan proses hukum itu sendiri, namun bisa menjadi pertanyaan moral atau etika."Sementara itu, reaksi publik terhadap tindakan Daniel yang meminta-minta dengan cara open donasi dalam konteks proses hukumnya mencuat ke permukaan. Banyak yang menganggapnya sebagai tindakan yang tidak patut dilakukan, mengingat kasus yang tengah dihadapinya. Beberapa pihak menyebutnya sebagai kekurangan moral dan keberanian yang mencoreng citra aktivis lingkungan. Namun, pendukungnya menegaskan bahwa setiap individu berhak memperoleh dukungan dalam menghadapi proses hukum, dan meminta-minta donasi bukanlah sesuatu yang luar biasa dalam situasi seperti ini." Ungkapnya.
"H. Noorkhan, SH selaku penasehat hukum Perkumpulan Masyarakat Karimunjawa Bersatu ( PMKB ) menuturkan bahwa dalam konteks ini, perdebatan seputar etika dan moralitas dalam meminta-minta dengan cara open donasi mengatasnamakan aktivis lingkungan dalam situasi hukum menjadi semakin intens.
Lanjut, Beberapa pihak menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana donasi, sementara yang lain menggarisbawahi hak setiap individu untuk memperoleh dukungan dalam menghadapi tantangan hukum. Semakin jelas kasus ini akan berlanjut dan berkembang dan bagaimana pendapat publik akan memengaruhi proses hukum yang sedang berlangsung itu hak mereka. Yang jelas kami menjadi penasihat hukum PMKB setelah adanya laporan dan sudah proses penyidikan berjalan di Polres Jepara, itupun saya bersosial dalm hal ini membantu kelompok masyarakat yang dihina, masyarkat tak beda dengan udang, atau otak udang,, dari sinilah kronologi memicu perpecahan masyarakat" Tutur Noorkhan. Sidang berikutnya rabu, 13/03/204 akan dilanjutkan dengan agenda keterangan meringankan saksi ahli bahasa dan ahli IT yang dihadirkan dari pembela penasehat terdawa dan akan dilanjutkan pembacaan penututan terdakwa oleh majelis hakiim Pengadilan negeri Jepera Jawa Tengah, , tanggal 14/03/2024. ( Masdur )
Editor : Investigasi Mabes