Pengajuan 2 (Dua) Perkara Untuk Dilakukan Penghentian Penuntutan berdasarkan RJ Disetujui Oleh Jampidum Kejagung RI

An. Tersangka Nanang Kusno Bin Suparman yang disangka melanggar Pasal 480 Ke- (1) KUHP. 

Kasus Posisi :Kamis tanggal 11 Januari 2024 Pukul 15.00 Wib Tersangka yang sedang berada di Toko

harian merek MURNI yang terletak di Simpang Jalan Pipa Air Bersih Kelurahan Simpang Padang Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis didatangi oleh Saksi UNDOK LAS ARIEF MARTUA SIMAMORA dan kemudian menawarkan Rokok sebanyak sekira kurang lebih 128 bungkus kepada Tersangka dengan harga lebih rendah dari harga biasanya tersangka membeli rokok sehingga Tersangka sepakat membeli Rokok dari saudara Saksi UNDOK LAS ARIEF MARTUA tersebut dengan harga sekitar Rp 25.000 Per-Bungkusnya dan pada pukul 18.30 WIB Tersangka NANANG KUSNO Bin SUPARMAN membayarkan pembelian rokok kepada Saksi UNDOK LAS ARIEF MARTUA SIMAMORA sebesar Rp. 2.850.000 ( Dua Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah ) secara Tunai yang mana Tersangka NANANG KUSNO Bin SUPARMAN akan memperoleh keuntungan sebesar tiga ribu rupiah per bungkus rokok. Bahwa Tersangka seharusnya Patut Menduga bahwa rokok tersebut adalah hasil Kejahatan karena Harga jual yang lebih rendah serta Tersangka baru mengenal Saksi UNDOK LAS ARIEF MARTUA SIMAMORA serta Saksi UNDOK LAS ARIEF MARTUA SIMAMORA tidak dapat memperlihatkan Identitas sebagai Sales Rokok/Pihak Toko Indomaret/Toko namun Tersangka tetap membeli rokok sebanyak sekira kurang lebih 128 bungkus dari saksi UNDOK LAS ARIEF MARTUA SIMAMORA.Bahwa akibat perbuatan Tersangka mengakibatkan PT. INDOMARCO PRISMA TAMA mengalami kerugian sebesar

Rp. 5.349.700 (lima juta tiga ratus empat puluh Sembilan tujuh ratus ribu rupiah). 

Bahwa pengajuan 2 (dua) perkara untuk dilakukan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan Restoratif Justice disetujui oleh Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Kejaksaan Agung RI dengan pertimbangan telah memenuhi Pasal 5 Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor : 15 Tahun 2020 dan Surat Edaran Jampidum Nomor : 01/E/EJP/02/2022 Tanggal 10 Februari 2022 tentang Pelaksanaan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif sebagai perwujudan kepastian hukum. 

Alasan pemberian penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif ini diberikan yaitu :1. Telah dilaksanakan proses perdamaian dimana tersangka telah meminta maaf kepada korban dan korban sudah memberikan maaf kepada tersangka;

4. Ancaman pidana denda atau pidana penjara tidak lebih dari 5 tahun;5. Tersangka berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

6. Proses perdamaian dilakukan secara sukarela (tanpa syarat) dimana kedua belah pihak sudah saling memaafkan dan tersangka berjanji tidak mengulangi perbuatannya dan korban tidak ingin perkaranya dilanjutkan ke persidangan;7. Masyarakat merespon positif penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif.

 Selanjutnya Kepala Kejaksaan Negeri Bengkalis menerbitkan surat ketetapan penghentian penuntutan (SKP2) berdasarkan keadilan restoratif justice sebagai perwujudan kepastian hukum berdasarkan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif Justice. (Rls)