Sementara itu, Dekan FISIP Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi, Dr. Hary Priyanto, ST., M.Si., memberi pandangan kritis. Ia menyebut banyak ruang pelayanan publik yang belum mencerminkan kemanusiaan dan keadilan secara utuh. “Pancasila tak cukup hanya terpajang di dinding kantor. Ia harus hidup dalam etos pelayanan,” tegasnya, seraya mengusulkan pembentukan kanal evaluasi publik dan forum komunikasi warga sebagai bentuk pengawasan partisipatif.
Dipandu oleh Hakim Said, SH, founder sekaligus selaku Ketua RKBK, diskusi berjalan dinamis. Beragam pandangan kritis disampaikan dari unsur mahasiswa Unair, Poliwangi dan Unej, tokoh agama H. Nur Chozin, pelaku usaha yang juga ketua Apersi Fajar, hingga aktivis sipil Andi Purnama, terkait birokrasi, keterbukaan informasi, dan respons aparatur.
Di akhir, H. Nur Chozin, yang tak lain Ketua FKUB Banyuwangi, menutup kegiatan dengan doa bersama dan harapan agar nilai-nilai Pancasila makin nyata dalam pelayanan publik.
Catatan diskusi mencakup:
- Pentingnya komunikasi publik yang terbuka dan partisipatif;- Penguatan koordinasi antarinstansi;
Editor : RedakturSumber : Team
