Menurut Mensos ketiga hal tersebut merupakan mandat prioritas Presiden Prabowo pada Kemensos.
Gus Ipul menjelaskan DTSEN menjadi data tunggal pertama di Indonesia pada era Presiden Prabowo. Badan Pusat Statistik (BPS) mengelola data dan memberikan perankingan penduduk berdasarkan desil.
Data ini yang terus dimutakhirkan secara berkala wajib menjadi acuan seluruh program lintas kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.
"Karena itu mumpung para kepala daerah ada, ada Kepala Dinas Sosialnya juga, tidak boleh ada intervensi bansos yang menggunakan data lain, kecuali DTSEN. Kalau mau membuat program harus menggunakan DTSEN," tandas menteri.Mensos mengatakan DTSEN harus diverifikasi dan divalidasi bersama-sama, sebab tiap tiga bulan datanya akan berubah.
"Saya mengajak bupati, wali kota, dan gubernur untuk memutakhirkan data. Mari sama-sama memastikan agar data kita lebih sempurna," kata Mensos.
Editor : Investigasi MabesSumber : Tim
