Masyarakat berharap pemerintah daerah, terutama Dinas Perikanan dan Dinas PUPR, segera turun tangan menertibkan pengelolaan pintu air agar kejadian serupa tidak terulang. "Kami hanya ingin keadilan. Jangan karena satu oknum, kami para petani yang mencari nafkah jujur malah jadi korban," keluh warga.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak Dinas Perikanan, PUPR, Camat, dan Wali Nagari belum memberikan keterangan resmi mengenai dugaan tindakan sewenang-wenang tersebut.
Lantas, siapa yang akan bertanggung jawab dan mengganti kerugian Nila yang menjadi korban kesewenang-wenangan ini? Tunggu edisi berikutnya. (Tim) Editor : Investigasi MabesSumber : Tim buru berita
