“Sebagian lahan rumah itu berada di atas aset resmi Pemprov Jambi, sebagian lagi di luar. Status campuran inilah yang dijadikan alasan mengapa perkara ini tak kunjung tuntas.”
Baca juga: Pengelolaan Dana BOS SMP Negeri 1 Air Hitam Jadi Sorotan, APH Diminta Lakukan Pemeriksaan
Pernyataan ini justru memperkuat kecurigaan publik. Sebab, status campuran bukan pembenaran hukum untuk membiarkan aset negara dikuasai pihak tertentu bertahun-tahun tanpa penertiban.
Aktivis: Ini Skandal Tata Kelola Aset, Aktivis antikorupsi, Ustadz Fauzan, melontarkan kritik pedas:
“Jika benar tanah itu aset Pemprov, pertanyaan paling mendasar: bagaimana bisa dikuasai pihak lain, dibangun rumah, dan digunakan lama tanpa tindakan hukum tegas?”Ia menilai kasus ini tidak berdiri sendiri, melainkan bagian dari pola pembiaran sistematis.
Editor : RedakturSumber : Team
