Sesi pertama tersebut dijadwalkan diikuti oleh seluruh jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta perwakilan pelaku usaha se-Lampung Timur. Menurut Anes, keterlibatan dua unsur tersebut dalam satu forum menjadi kunci untuk membangun hubungan kerja yang profesional dan bebas dari praktik koruptif.
“Kami ingin memastikan hubungan antara birokrasi dan pelaku usaha berjalan secara transparan, akuntabel, dan berintegritas,” tegasnya.
Sementara itu, sesi kedua dirancang dengan cakupan yang lebih luas. Panitia berencana mengundang seluruh kepala daerah dan pimpinan legislatif se-Provinsi Lampung. Forum ini diproyeksikan menjadi momentum strategis untuk menyatukan komitmen antarpemimpin daerah dalam memperkuat integritas pemerintahan di Provinsi Lampung.
Terkait persiapan teknis dan pendalaman materi sesi kedua, Anes menyebutkan bahwa koordinasi lintas institusi terus dilakukan, khususnya dengan Pemerintah Provinsi Lampung.“Untuk detail teknis dan materi sesi kedua, dapat berkoordinasi dengan Ketua BPC HIPMI Lampung Timur, Fitra Aditia Irsyam, yang saat ini tengah melakukan komunikasi intensif dengan pihak Gubernur Lampung,” jelasnya.
Editor : RedakturSumber : Team
