InvestigasiMabes.com | Jakarta - Kementerian Agraria Tata Ruang (ATR) /Badan Pertanahan Nasional (BPN) menyambut kedatangan pengurus Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR) Provinsi Riau di Jakarta pada Senin ,7/8/2023.
Selain Menteri ATR/BPN, Hadi Tjahjanto, Wakil Menteri Raja Juli Antoni, beberapa Dirjen dan staf ahli juga turut hadir dalam pertemuan di ruang rapat menteri tersebut.
Delegasi dari LAMR, yang dipimpin oleh Ketua Umum Majelis Kerapatan Adat (Ketum MKA) Datuk Seri H. R. Marjohan Yusup dan Ketua Umum Dewan Pimpinan Harian (DPH) Datuk Seri H. Taufik Ikram Jamil, hadir dalam pertemuan tersebut. Datuk Tarlaili, Datuk Firdaus, Datuk Jonnaidi Dasa, Datuk M. Amin,S.Ag MH,Datuk Munasir, dan Datuk M. Fadhli juga turut hadir, serta Asisten I Setwilda Riau Masrul Kasmy dan Kepala Biro Hukum Elly Wardhani.
Ketua Umum MKA, Datuk Marjohan, meyampaikan bahwa kementerian ATR/BPN Yang paling penting respons cepat terhadap permasalahan dan gagasan yang diajukan oleh LAMR adalah rencana kementerian untuk membentuk tim khusus yang akan mengurusi masalah kelebihan lahan dari Hak Guna Usaha (HGU) dan hak-hak lain di dalam HGU dan Kementerian juga serius mengatasi isu parit gajah yang sering dilaporkan ada di area HGU.
Selain itu,Ketua Umum MKA Datuk Marjohan menyampaikan, "Kementerian ATR/BPN tidak akan memperpanjang izin HGU bagi perusahaan yang tidak mendukung pembangunan perkebunan masyarakat sebanyak 20 persen dari luas HGU. Namun, masih dicari format yang tepat jika lahan di dalam HGU telah habis."
LAMR juga mengungkapkan banyaknya sengketa lahan di Riau yang disebabkan oleh berbagai kepentingan. Salah satu konflik terbesar adalah antara masyarakat adat dengan pemegang HGU.Kemudian LAMR juga mendorong kementerian untuk mengembangkan standar penerapan tanggung jawab sosial perusahaan yang beroperasi di daerah tersebut. Hal ini diharapkan dapat memberikan manfaat positif bagi masyarakat adat dan pemegang HGU dalam pembangunan dan pengelolaan lahan.
Ketua Umum MKA Datuk Marjohan juga menekankan komitmen Kementerian ATR/BPN terhadap pembangunan perkebunan masyarakat.
Pertemuan ini mencerminkan kolaborasi antara pemerintah dan lembaga adat dalam upaya untuk mengatasi permasalahan lahan dan masyarakat adat di Provinsi Riau. Diharapkan langkah-langkah konkret akan diambil untuk menjawab tantangan yang dihadapi dan memastikan keberlanjutan pembangunan yang berkelanjutan dan adil bagi semua pihak terlibat
Dengan pertemuan ini, diharapkan adanya kolaborasi yang efektif antara Kementerian ATR/BPN dan LAMR untuk mengatasi permasalahan lahan dan kepentingan masyarakat adat di Provinsi Riau.(Abd.Malik).
Editor : Investigasi Mabes