InvestigasiMabes.com | Jambi - Sejumlah Aktivis Anti Korupsi Jambi yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Untuk Keadilan (AMUK) berunjukrasa di depan gedung Dinas Pendidikan dan Dinas Perkebunan Provinsi Jambi Kamis (03/10/24).
Dalam pantauan awak media di lapangan, para aktivis AMUK menyuarakan persoalan dugaan mark up anggaran proyek pengadaan peralatan praktik utamakompetensi keahlian Agribisnis Tanaman Pertanian dan Holtikultura di
setiap SMKN Pertanian di Provinsi Jambi DAK tahun 2022.
Terdapat dua tuntutan utama yang disampaikan peserta aksi yaitu :1. Mendesak Kejati Jambi segera panggil dan periksa Kadis Pendidikan dan Kabid SMK Provinsi Jambi tahun 2022 untuk segera ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan penyalahgunaan wewenang dan jabatan dalam pengaturan proyek pengadaan alat praktik untuk SMKN Pertanian se-Provinsi Jambi yang diduga telah di mark up dan tidak sesuai dengan spesifikasi.
2. Mendesak Kejati Jambi segera panggil dan periksa oknum-oknum panitia yang terlibat dalam proyek pengadaan peralatan praktik utama kompetensi keahlian Agribisnis Tanaman Pertanian dan Holtikultura atas dugaan mark up anggaran pembelian alat alat praktik untuk SMKN Pertanian se-Provinsi Jambi, DAK tahun 2022 dengan pagu anggaran sebesar 16 milyar.
Husnan selaku Ketua AMUK, saat berorasi di depan kantor Disdik menuturkan "Sekalipun negara sudah menganggarkan dana 20% untuk pendidikan namun apabila dana tersebut banyak yang dikorupsi tetaplah tidak berdampak signifikan terhadap kemajuan pendidikan kita," ungkapnya."Hal ini terjadi dalam kasus pengadaan alat-alat pertanian untuk seluruh SMK Negeri Pertanian yang ada di Provinsi Jambi, dibeli dengan harga murah, tidak bermerek, dan tidak sesuai spesifikasi," pungkasnya.
"Sebagai contoh saja, terhadap pembelian Hand Traktor untuk keperluan praktik siswa, baru dipakai sekali alat tersebut sudah rusak, sementara anggaran yang telah digelontorkan oleh negara sangat besar dan memadai, kenapa bisa terjadi demikian?," tanya Husnan dengan nada kesal.
Sementara Korlap Aksi Agusti Randa mempertanyakan sikap Kepala Dinas Pendidikan dan para Pejabat yang ada di lingkungan Dinas Pendidikan yang dinilai anti kritik dan mengabaikan setiap aksi unjuk rasa pada dinas pendidikan.
"Setiap kita mengadakan giat aksi, Pak Kadis, para Kabid, dan para pejabat lainnya selalu menghindar dan tidak berada di kantor dengan alasan Dinas Luar dan sebagainya, padahal kami hadir memberikan masukan positif untuk kemajuan pendidikan," ujarnya.
Editor : Investigasi Mabes