InvestigasiMabes.com | Pekanbaru - Setelah menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Kanwil Kemenag Provinsi Riau selama hampir satu tahun. Kini Muliardi telah resmi menjabat Kepala Kanwil Kemenag Provinsi Riau setelah dilakukan Pelantikan pada 14 Oktober 2024 yang lalu.
Dr. H. Muliardi, M.Pd., dilantik oleh Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas di kantor Kemenag di Jakarta. Yang mana sebelum menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kakanwil Kemenag Provinsi Riau, dan berdasarkan Simpeg, Kementerian Agama RI, Muliardi sebelumnya menjabat sebagai Kepala Bidang Pendidikan Madrasah Kanwil Kementerian Agama Provinsi Riau.
Muliardi dilantik bersamaan dengan proses pelantikan beberapa pejabat eselon II lainnya, diantaranya Kepala Biro Administrasi Umum dan Kepegawaian UIN syarif Hidayatullah Jakarta yang diamanahkan kepada Ahmad Abdullah.
Kepala Biro Administrasi Akademik, Kemahasiswaan, dan Kerja Sama UIN Syarif Hidayatullah Jakarta kepada Sri Ilham Lubis serta Kepala Biro Keuangan dan Barang Milik Negara (BMN) Sekretariat Jenderal Kementerian Agama, Ahmad Hidayatullah.
Salah satu sukses tugas yang dilaksanakan Muliardi adalah mendukung kelancaran pelaksanaan ibadah haji pada awal tahun 2024 lalu, namun dibalik itu ada hal yang menjadi pertanyaan publik, kok bisa Muliardi Eks. Kepala MAN 2 Pekanbaru itu menanjak menjadi pimpinan di Kakanwil Kemenag Provinsi Riau itu, apa Resep atau Jurus yang digunakannya, padahal ia gagal memberantas pungutan liar berupa Pungutan Uang Komite Madrasah yang diselenggarakan oleh sekolah-sekolah Madrasah, dan terkesan melakukan pembiaran terhadap aktivitas tersebut.
Padahal dalam PMA Nomor 16 Tahun 2020 tidak mengizinkan Komite Madrasah untuk mengutip uang bulanan yang bersifat wajib. Jika ada sumbangan yang diminta, hal itu harus sukarela dan atas kesepakatan bersama, bukan dalam bentuk kewajiban. Apabila terjadi pengutipan yang memaksa, hal itu dapat dilaporkan sebagai pelanggaran regulasi.Sementara Larangan bagi tenaga pendidik dan satuan pendidikan juga diatur dalam Pasal 181 PP No. 17 Tahun 2010 yang menyebutkan bahwa pendidik, tenaga kependidikan, anggota komite sekolah/madrasah, atau satuan pendidikan tidak diperbolehkan melakukan pungutan yang membebani peserta didik atau orang tua/walinya secara langsung. Hal ini dimaksudkan untuk melindungi peserta didik dari beban biaya pendidikan yang tidak semestinya.
Untuk diketahui bahwa Tindakan pungli dapat dikenai hukuman pidana berdasarkan beberapa peraturan:
1. Pasal 368 KUHP (Pemerasan), Jika pungutan dilakukan dengan memaksa orang tua/wali siswa untuk membayar di luar ketentuan yang berlaku, pelaku dapat dikenakan Pidana penjara maksimal 9 tahun, karena memenuhi unsur pemerasan.
2. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jika pungutan liar dilakukan oleh tenaga pendidik yang berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN), maka dapat dikenakan pasal terkait korupsi:* Pasal 12 e, Menyalahgunakan wewenang untuk memperoleh keuntungan pribadi, dengan ancaman pidana penjara minimal 4 tahun dan denda minimal Rp 200 juta.
Editor : Investigasi Mabes