Laksamana.id , Jakarta - Mantan Kepala Departemen Pengawas Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud Md ., mengatakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto baru menindak korupsi Yang dialami oleh pemerintah sebelumnya.
Menurut Mahfud, hingga kini belum ada kasus suap menerima suap yang terungkap di pemerintahan Prabowo. Dia mencurigai bahwa ancaman tegas dari Prabowo menyebabkan pemerintahannya tidak berani menggelontorkan dana dengan cara-cara ilegal.
"Sejak masa pemerintahan Prabowo, belum ada kasus korupsi baru. Semua dugaan korupsi yang disinggung adalah hal-hal dari sebelumnya," ungkap Mahfud dalam acara dialog santai kebangsaan 'Ngobrol Santai Kebangsaan' di Rumah Perubahan Jakarta Escape, Kota Bekasi, Jawa Barat, pada hari Sabtu, tanggal 15 Desember 2025.
Mahfud berpendapat bahwa Prabowo mungkin belum mau menindak koruptor dan lebih memilih untuk terlebih dahulu mengisolir mereka. Selain itu, lanjut dia, keputusan pengurangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) membuat kesempatan melakukan korupsi menjadi semakin sempit.
"Sejujurnya, dalam masa pemerintahan Bapak Prabowo, korupsinya yang terbaru tidak banyak nih. Kebanyakan kasus yang dibuka adalah yang sudah berlangsung cukup lama. Mungkin saja yang lebih baru itu disanksi atau ditangani kemudian," ucapnya.
Sebelumnya, Mahfud menyebut bahwa salah satu faktor yang membuat upaya pemberantasan korupsi tetap menjadi tugas yang sulit dalam tiap masa kepemimpinan adalah karena masalah ini masih menjadi PR besar bagi setiap rezim pemerintahan.
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi tersebut mengungkapkan bahwa saat ini korupsi sudah merambah ke berbagai lembaga negara. Menurut Mahfud, hampir seluruh kementerian dalam pemerintahan memiliki rekam jejak adanya dugaan penyuapan dan suap.
"Menghadapi dan memerangi suap sangatlah sulit karena kini suap telah merajalela," ujar Mahfud ketika menyampaikan ceramah Ramadhan di Masjid Syuhada Kota Yogyakarta pada Jumat malam, 8 Maret 2025.
Dalam beberapa situasi, Presiden Prabowo secara jelas menegaskan niatnya untuk menghancurkan para pemberita korupsi. Yang terbaru, Prabowo bercanda tentang keinginannya merencanakan dana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) guna mendirikan penjara khusus bagi pelaku korupsi di sebuah pulau yang terisolasi akibat marah atas perbuatan mereka tersebut.
Pernyataan tersebut dikemukakan ketika menyampaikan pidato pada acara launching sistem terbaru untuk pemberian gaji guru Aparatur Sipil Negara di Departemen Pendidikan Dasar dan Menengah, Jakarta, tanggal 13 Maret 2025. Menghadapi para guru yang hadir, dia menegaskan bahwa adalah para koruptor-lah yang telah mencederai nasib guru-guru, dokter-dokter, perawat-perawat, bahkan juga petani-petani negeri ini.
Editor : Investigasi Mabes
