Revisi UU TNI: Politikus Demokrat Sebut Masa Pensiun Jenderal Tak Harus Tergantung pada Presiden

Revisi UU TNI: Politikus Demokrat Sebut Masa Pensiun Jenderal Tak Harus Tergantung pada Presiden
Revisi UU TNI: Politikus Demokrat Sebut Masa Pensiun Jenderal Tak Harus Tergantung pada Presiden

Laksamana.id , Jakarta - Satu poin yang menarik perhatian dan dianggap aneh dalam Rencana Perubahan UU No. 34 Tahun 2004 tersebut adalah revisi UU TNI merupakan masalah terkait umur minimal prajurit. Politikus dari Partai Demokrat Andi Arief tidak setuju Batas usia untuk pensiun dengan pangkat jenderal bintang keempat.

"Masa jabatan bintang empat yang bergantung pada presiden semestinya tidak demikian, mengingat bahwa kedudukan presiden telah ditentukan dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan otoritas presiden bukanlah tanpa batasan," ujar Andi lewat pesan suara kepada Tempo Pada Hari Minggu, tanggal 16 Maret 2025. Andi menyebut bahwa semua peraturan tersebut melarang penambahan wewenang presiden.

Pernyataan yang dikemukakan Andi ini adalah bagian dari hasil diskusi antara beberapa tokoh senior partai Demokrat. Partai tersebut, yang dipimpin oleh Agus Harimurti Yudhoyono, telah membicarakan tentang usulan perubahan Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia yang sedang diperdebatkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat pada hari Rabu tanggal 12 Maret kemarin.

Pada daftar inventaris masalah yang diperbaharui dari UU Tentara Nasional Indonesia (TNI), lamanya masa pensiun untuk anggota militer bisa jadi akan bertambah. Menurut Pasal 53 dalam undang-undang tersebut, seorang prajurit harus mengabdikan dirinya hingga mencapai usia maksimal 58 tahun bagi perwiranya dan 53 tahun bagi bintara serta tamatannya.

Pemerintah menyarankan umur maksimal pensiun bagi tamtama sebesar 56 tahun, bintara 57 tahun, perwira hingga letnan kolonel 58 tahun, kolonel berusia 59 tahun, perwira tingkat atas dengan satu bintang ialah 60 tahun, perwira tingkatan atas dengan dua bintang adalah 61 tahun, serta perwira tertinggi yang memiliki tiga bintang mencapai 62 tahun. Ketentuan tersebut dijabarkan pada Pasal 53 ayat (2) DIM Rancangan Undang-Undang Tentang TNI Perubahan.

Prajurit yang menempati posisi fungsional diperbolehkan untuk menjalankan beberapa jenis tugas militer hingga batasan umur maksimal 65 tahun. Pihak pemerintahan pun mengusulkan adanya ketentuan tersendiri bagi perwira dengan pangkat bintang empat, di mana durasi mereka dalam tugas militer akan disesuaikan dengan arahan dari presiden. Tambahan lagi, terdapat sejumlah perwira yang sudah mencapai tahapan pensiun namun masih memenuhi syarat tertentu bisa diperekrut ulang menjadi bagian dari Perwira Komponen Cadangan atau biasa disebut Komcad.

Andi mengatakan bahwa perdebatan tentang peningkatan masa kerja dari tingkat bawah hingga atas mungkin dapat dibahas. Biasanya, ada keahlian spesifik dalam Tentara Nasional Indonesia yang memungkinkannya berlanjut dari usia 56 hingga 58 tahun sebelum pensiun, seperti halnya dengan instruktur teroris yang memiliki standar tersendiri.

Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Akbarshah Fikarno Laksono sempat menyampaikan bahwa presiden berhak untuk mendefinisikan batas umur pensiun bagi perwira tinggi bersarung empat bintang di TNI apabila hal tersebut disesuaikan dengan anjuran yang diberikan oleh pemerintahan. Menurut Dave, alasan utamanya adalah karena presiden kadang-kadang mempunyai chemistry dengan seorang jenderal berbintang empat menempati jabatan sebagai Kepala Staf Tentara Nasional Indonesia (TNI).

"Terkadang mungkin terdapat kondisi di mana hubungan kimia yang baik antara seorang presiden dan panglima TNI hadir, namun hal tersebut tak dapat diteruskan akibat pertimbangan umur," ungkap Dave di komplek DPR Senayan, Jakarta, Rabu, 12 Maret 2025.

Anggota Partai Golkar tersebut menambahkan bahwa Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (TNI) masih akan menetapkan batas usia maksimum untuk purna tugas. Selain itu, perpanjangannya bagi jenderal berbintang empat dapat dilakukan setahun sekali. "Namun hal ini juga bergantung pada keputusan presiden. Hak prerogatifnya ada di tangan presiden," ujar dia.

Editor : Investigasi Mabes
Tag:
Bagikan

Berita Terkait
Terkini