Revisi UU TNI: Politikus Demokrat Sebut Masa Pensiun Jenderal Tak Harus Tergantung pada Presiden

Revisi UU TNI: Politikus Demokrat Sebut Masa Pensiun Jenderal Tak Harus Tergantung pada Presiden
Revisi UU TNI: Politikus Demokrat Sebut Masa Pensiun Jenderal Tak Harus Tergantung pada Presiden

Rancangan perubahan Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang diajukan oleh Majelis Legislatif dan Pemerintah menghadapi penolakan dari aliansi masyarakat sipil. Aliansi tersebut khawatir bahwa hal ini dapat memperluas jumlah institusi non-militer yang nantinya bisa diduduki oleh anggota militer. Selanjutnya, komisi fokus pada masalah pertahanan dalam badan legislatif itu berencana untuk terus menyempurna pembicaraan tentang rancangan undang-undang tersebut pada hari Senin, tanggal 16 Maret 2025.

Francisca Christy Rosana dan Hammam Izuddin menyumbang untuk penyusunan artikel ini.

Editor : Investigasi Mabes
Tag:
Bagikan

Berita Terkait
Terkini