Rancangan perubahan Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang diajukan oleh Majelis Legislatif dan Pemerintah menghadapi penolakan dari aliansi masyarakat sipil. Aliansi tersebut khawatir bahwa hal ini dapat memperluas jumlah institusi non-militer yang nantinya bisa diduduki oleh anggota militer. Selanjutnya, komisi fokus pada masalah pertahanan dalam badan legislatif itu berencana untuk terus menyempurna pembicaraan tentang rancangan undang-undang tersebut pada hari Senin, tanggal 16 Maret 2025.
Francisca Christy Rosana dan Hammam Izuddin menyumbang untuk penyusunan artikel ini.
Baca juga: Sungai Ciujung Pamarayan Jadi Tempat Buang Sampah Pasar, Pamarayan , di duga LH kabupaten pembiaran
Editor : Investigasi Mabes