Mereka mengklaim bahwa langkah tersebut adalah komponen penting dalam usaha untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan serta memberantas kejahatan korupsi dengan cara yang tegas dan berprofesional.
"Kejari Medan pun masih menghormati prinsip-prinsip hak asasi manusia (HAM) dan menyediakan cukup ruangan bagi terdakwa untuk mendapatkan bantuan hukum," jelas Rizza.
Berdasarkan laporan pemeriksaan dari BPK RI, ditemukan bahwa kerugian finansial negara yang disebabkan oleh tindakan sang pelaku mencapai sebesar Rp 21.911.000.000 atau setara denganRp21,91 miliar lebih.
Dia menyebutkan bahwa tersangka dikenai tuduhan berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Substansi Pasal 3 Sehubungan dengan Pasal 18 ayat (1), UU No. 31 Tahun 1999 yang telah dimodifikasi melalui UU No. 20 tahun 2001 mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi serta Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.
"Tersangka pun dikenai pasal 15 bersamaan dengan Pasal 18 ayat (1), UU No. 31 Tahun 1999 yang telah dimodifikasi menjadi UU No. 20 tahun 2001 mengenai upaya pemberantasan korupsi serta Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP," jelas Mochamad Ali Rizza secara tegas.
(cr17/investigasimabes.com)
Baca berita TRIBUN MEDAN lainnya di Google News
Perhatikan pula data tambahan yang ada di Faceboo k, Instagram dan Twitter dan WA Channel
Berita viral lainnya di Tribun Medan
Editor : Investigasi Mabes