InvestigasiMabes.com | Banyuwangi — Potret suram pelayanan publik di era digital kembali menjadi sorotan aktifis senior Halili Abdul Gani, SH. setelah melihat sebuah tayangan video, yang merekam kondisi antrean panjang di Mal Pelayanan Publik (MPP) Banyuwangi. Menurut Halili, hal ini suatu bentuk kejadian yang menuai keprihatinan masyarakat.
Dalam rekaman tersebut, terlihat ratusan warga masih mengantre Sampai tutup jam operasional normal, terlihat masih padat antrian panjang. Hal ini menunjukkan bahwa sistem yang digadang-gadang serba dan era digital, ternyata belum mampu memberikan efisiensi nyata.
Ironisnya, antrean panjang dan minimnya efektivitas pelayanan, terjadi setelah Banyuwangi menerima penghargaan sebagai daerah dengan "Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)", terbaik se-Indonesia dua kali berturut-turut. Penghargaan yang seharusnya mencerminkan kemajuan layanan digitalisasi yang semakin tak terbendung, justru kini, dipertanyakan relevansinya. Banyak pihak mempertanyakan, dari mana sebenarnya substansi penilaian penghargaan SPBE tersebut? Apakah benar digitalisasi telah berdasarkan kinerja di lapangan, atau jangan-jangan hanya pencitraan dan pengkondisian semata.
Kritik tajam datang dari Ketua LSM PERINTIS. Halili Abdul Gani SH, menyatakan bahwa MPP Banyuwangi hanya menjadi "etalase proyek" yang tidak menyentuh kebutuhan masyarakat secara langsung dalam mempermudah layanan, apalagi di era Informasi Teknologi.
“Kalau digitalisasinya cuma jadi "jagon pencitraan", lebih baik dikembalikan saja ke sistem layanan masing-masing dinas dan manual seperti dahulu. Setidaknya, warga tidak perlu menumpuk di satu titik dan antrean dapat tersebar,” ujarnya saat dikonfirmasi InvestigasiMabes.com, Minggu (21/4/2025).
Di dalam area MPP yang seharusnya menjadi simbol kemudahan dan efisiensi, banyak stand pelayanan tampak kosong dan tidak difungsikan secara optimal. Kondisi ini turut memicu antrean panjang karena masyarakat hanya terfokus pada beberapa loket yang aktif saja.Lebih lanjut, Halili menilai pelayanan saat ini lebih condong hanya seperti sebuah pencitraan belaka, ketimbang fungsi. Jargon dan substansi “Digitalisasi itu soal efektifitas efisiensi masyarakat mendapatkan layanan dokumen dan izin, bukan "gaya-gayaan". Kalau masih bikin warga ngantri berjam-jam, hal itu berarti sistemnya tidak beres dan redundan (layanan bingung). Disisi lain, kami melihat banyak penggunaan anggaran hanya habis di gunakan untuk
kegiatan kontruksi dan tidak pernah "serius" dalam membangun aplikasi atau sistem layanan yang dapat di gunakan untuk mempermudah pelayanan (cepat dan kepastian) dengan basis digital bagi kemudahan masyarakat mendapatkan dokumen dan perizinan.
LSM PERINTIS mendesak agar Pemerintah Kabupaten Banyuwangi melakukan "evaluasi menyeluruh" terhadap efektivitas MPP bila kondisi seperti sekarang. Mereka mempertanyakan apakah konsep layanan "satu pintu" masih relevan diterapkan di tengah "kegagalan sistem" digital yang tidak terintegrasi secara baik.
“Ini bukan soal fasilitas atau gedung megah yang dahulu di unggul-unggulkan, tapi soal pelayanan yang manusiawi, effektif dan efisien, guna mendukung harapan masyarakat. Kalau hanya menciptakan antrean panjang dengan wajah digital atau birokrasi pola baru, maka publik seperti sedang "dibohongi" atas nama kemajuan dan pencitraan selama ini ” tegas Halili.
Editor : Investigasi Mabes
