InvestigasiMabes.com | Banyuwangi -Kritik keras dilontarkan terhadap pelaksanaan sejumlah proyek infrastruktur di wilayah Kabupaten Banyuwangi yang dinilai tidak transparan dan minim pengawasan. Beberapa proyek yang tersebar di tingkat kelurahan dan desa memicu kecurigaan publik karena lemahnya keterlibatan masyarakat serta dugaan ketidaksesuaian dalam pelaksanaan teknis di lapangan.
Sorotan utama datang dari Ance TD Prasetyo, Aktivis 98 yang dikenal vokal dalam isu-isu pemberdayaan masyarakat dan antikorupsi. Menurutnya, proyek-proyek tersebut seharusnya menjadi contoh pembangunan yang akuntabel, bukan justru menjadi ruang gelap tanpa pengawasan yang memadai.
“Kami melihat ada kecenderungan pembiaran dalam proses pengawasan proyek infrastruktur. Pemerintah daerah dan DPRD Kabupaten Banyuwangi tampaknya lalai menjalankan fungsi kontrol yang mestinya melekat pada setiap penggunaan anggaran publik,” ujar Ance TD Prasetyo kepada InvestigasiMabes.com.
Ance juga menegaskan bahwa pelibatan masyarakat merupakan aspek fundamental dalam pelaksanaan proyek jasa konstruksi. Tanpa adanya partisipasi warga, akuntabilitas menjadi lemah dan rawan disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu.“Jika masyarakat tidak dilibatkan, maka wajar jika muncul dugaan bahwa proyek dikerjakan secara asal-asalan dan tidak sesuai dengan standar,” tambahnya.
Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, setiap proyek harus memenuhi prinsip profesionalitas, transparansi, serta pengawasan oleh instansi terkait, termasuk Pemda dan DPRD. Namun, berdasarkan temuan di lapangan, implementasi regulasi tersebut masih jauh dari harapan.
Editor : RedakturSumber : Team
