Menurut pria alumni Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) Angkatan ke-2 Tahun 2006 di Universitas Jenber, ini bukan sekadar persoalan lokasi, melainkan persoalan keadilan sosial dan keberpihakan. “Pejabat ekonomi mestinya paham, pasar tak bisa dipaksakan lahir di tempat kering. Perputaran uang BCM itu nyata dan organik. Bukan dibangun di balik meja atau simulasi power point,” tegasnya.
Hakim Said, tak segan menyentil pejabat yang menurutnya “lebih sibuk urus estetika kota untuk konten Instagram daripada memikirkan dapur rakyat kecil”. Ia pun mengajak para pengambil kebijakan untuk membayangkan menjadi pedagang kaki lima.
“Bangun dini hari, pasang tenda tengah malam, bawa dagangan dari rumah sambil menggendong anak. Lalu, ketika tempat yang sudah mereka bentuk dengan keringat ingin dirapikan, mereka disuruh minggir demi trotoar licin. Bisa setega itu?”
Ia pun menyayangkan sikap Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani, yang dinilai sudah tidak sepeka dulu saat masih kampanye. “Dulu, Bunda Ipuk Fiestiandani rajin masuk kampung, turun ke pasar, menyapa emak-emak UMKM. Sekarang, rakyat datang memohon, tapi pintu tertutup. Ke mana Bundanya Rakyat itu saat anak-anaknya butuh perlindungan?!” tanya Hakim, yang juga pengukung Ipuk saat pilkada lalu.Dia mengingatkan, banyak dari pelaku BCM dulunya merupakan pendukung loyal saat Ipuk Fiestiandani maju mencalonkan diri sebagai Bupati periode kedua. Tapi kini, justru mereka yang dilupakan dan dianggap pengganggu estetika kota.
Editor : RedakturSumber : Team
