Aksi demonstrasi ini merupakan puncak dari kekecewaan yang telah lama dirasakan oleh para perangkat desa. Mereka menuntut adanya transparansi dan kejelasan terkait pengelolaan iuran BPJS yang telah dipotong dari ADD.
Para perangkat desa berharap agar BKAD segera menyelesaikan permasalahan pembayaran iuran BPJS, sehingga mereka dapat memperoleh jaminan kesehatan dan ketenagakerjaan yang seharusnya menjadi hak mereka.
Hingga berita ini diturunkan, dari keterangan Sala satu Pegawai Badan Keuangan dan Aset Daerah menjelaskan bahwa pembayaran BPJS Ketenagakerjaan perangkat desa akan dilakukan pada awal Desember.
” Akan dibayarkan Di awal Desember ,karena pencairan Siltap desa ditakalar tidak serentak, Ucap Sala satu Pegawai BKAD yang minta namanya tidak di Publis.Meski Begitu, para perangkat desa tetap berharap agar realisasi pembayaran dapat dilakukan secepatnya dan tidak hanya menjadi janji belaka.(Tim)
Editor : RedakturSumber : Team
