“Pembangunan ekonomi tidak akan berkelanjutan tanpa integritas, transparansi, dan kepatuhan hukum,” ujar Fitra.
Pernyataan itu membuka ruang pertanyaan kritis: bagaimana HIPMI memastikan seluruh anggotanya benar-benar patuh terhadap prinsip anti korupsi, terutama dalam praktik tender, kemitraan proyek, dan relasi bisnis dengan pemerintah daerah?
Sementara itu, Bupati Lampung Timur Ela Siti Nuryamah menegaskan keterbukaan pemerintah daerah terhadap pengawasan publik dan pelaku usaha. Ia menekankan bahwa setiap penggunaan anggaran negara wajib dipertanggungjawabkan.
“Satu rupiah pun harus bisa dipertanggungjawabkan. Itu adalah uang negara,” tegas Ela.Ia juga menyatakan bahwa setiap laporan masyarakat akan ditindaklanjuti dan dicek kesesuaiannya dengan prosedur.
Editor : RedakturSumber : Team
