“Jangan sampai masyarakat kecil yang membutuhkan BBM justru menjadi korban, sementara oknum-oknum tertentu mengambil keuntungan. Negara harus hadir. Pemerintah daerah harus berdiri bersama masyarakat,” ujar Fikri.
GTI juga mendorong agar pengawasan terhadap distribusi BBM di Kotamobagu dilakukan secara berkelanjutan, termasuk memastikan penyaluran BBM bersubsidi tepat sasaran dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Fikri menegaskan, apresiasi tersebut bukan berarti pemerintah daerah boleh berhenti pada tindakan awal. Menurutnya, apabila ditemukan dugaan pelanggaran, harus ada tindak lanjut yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.
«“Kami siap mengawal persoalan ini. Bagi kami, pemimpin yang baik adalah pemimpin yang berani berdiri di depan ketika rakyatnya membutuhkan perlindungan. Kalau kebijakan yang diambil benar-benar untuk kepentingan masyarakat, GTI akan berdiri memberikan dukungan,” pungkasnya.»LSM GTI berharap langkah Wali Kota Kotamobagu dapat menjadi contoh bagi pemerintah daerah lainnya di Sulawesi Utara dalam menghadapi persoalan distribusi BBM dan berbagai persoalan yang menyentuh langsung kepentingan masyarakat.(Ardi)
Editor : Investigasi Mabes