"Mulai hari ini kita bangun budaya baru: polisi bersama masyarakat. Mari kita sama-sama berubah dan memberikan pelayanan di bidang penegakan hukum dengan baik," pesannya.
Pernyataan keras Kapolda Jatim tersebut patut diapresiasi. Namun, masyarakat tentu tidak cukup hanya mendengar peringatan dan ancaman pemecatan. Publik membutuhkan bukti bahwa pembenahan benar-benar dilakukan hingga ke tingkat pelaksana di lapangan.
Pertanyaan mendasarnya, apakah evaluasi terhadap jajaran Reskrim akan dilakukan secara menyeluruh? Apakah setiap laporan masyarakat yang diduga dipersulit, setiap proses hukum yang dicurigai transaksional, serta setiap penyalahgunaan kewenangan akan diperiksa secara objektif?
Jangan sampai peringatan keras pimpinan hanya menjadi seremonial tanpa perubahan nyata dalam praktik pelayanan dan penegakan hukum.
Kapolda Jatim perlu memastikan mekanisme pengawasan internal berjalan efektif, membuka ruang pengaduan masyarakat, serta menindak tegas setiap anggota yang terbukti menyalahgunakan jabatan dan kewenangannya.
Sebab, hukum tidak boleh menjadi komoditas yang bisa diperjualbelikan. Keadilan tidak boleh ditentukan oleh kemampuan seseorang membayar, dan status seseorang dalam perkara pidana tidak boleh ditentukan oleh kepentingan pribadi oknum aparat.Masyarakat tidak membutuhkan polisi yang hanya pandai memberikan janji perubahan. Masyarakat membutuhkan aparat yang berani menegakkan hukum secara adil, transparan, profesional, dan bebas dari praktik pungutan maupun transaksi perkara.
Kini, tantangan bagi Kapolda Jatim Irjen Pol. Dekananto Eko Purwono adalah membuktikan bahwa ultimatum tersebut benar-benar menjadi awal pembenahan institusi, bukan sekadar pernyataan keras yang kemudian berlalu tanpa tindak lanjut
Editor : RedakturSumber : Team