Atas temuan ini BPK RI Perwakilan Riau meminta Kepala Dinas PUPRPKPP untuk memperhitungkan kelebihan pembayaran paket pekerjaan Pengembangan Kawasan Masjid Raya An Nur Provinsi Riau sebesar Rp. 5.528.712.602,75. sesuai pada Sp2D terakhir.
Kadis PUPRPKPP juga diminta untuk memproses pengenaan denda dan penyetoran ke kas daerah atau dengan memperhitungkan terhadap pembayaran termin pekerjaan atas denda keterlambatan pada Pekerjaan fisik pengembangan Kawasan Masjid Raya An Nur Provinsi Riau sebesar Rp. 3.595.636.020,63.
Kepala Penerangan Hukum Kejati Riau Bambang Heripurwanto ketika dikonfirmasi Media Investigasi pada Senin (24/7/2023), mengatakan bahwa
Proses penyelidikan Pengumpulan data dan Pengumpulan bahan keterangan ( lid Puldata dan pulbaket) terkait Payung Elektrik Masjid An-Nur yang di lakukan oleh bidang Intelijen Kejati Riau, sudah rampung.
Dikatakan Bambang, (Berbagai pihak-pihak yang ada kaitannya dengan kegiatan tersebut, sudah dimintai keterangan), dan tim lid bidang Intelijen Kejati Riau telah menyerahkan hasil (Lid puldata dan pulbaket) ke bidang Pidsus Kejati Riau.
Menurut Bambang, Bidang Pidsus Kejati Riau sedang mempelajari hasil lid (puldata dan pulbaket ) yang di serahkan oleh tim lid Bidang Intelijen Kejati Riau tersebut.
Menurut Bambang, Bidang Pidsus Kejati Riau akan berkoordinasi dengan APH lainnya yang melakulan kegiatan yang sama.Ketua Bidang Hukum dan Advokasi Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat Jaringan Informasi Himpunan Rakyat (LPKSM JIHAT) Kota Pekanbaru Mardun, SH meminta kepada APH untuk bekerja sama dengan baik dan sesegera mungkin menyelesaikan kasus ini untuk mengungkap siapa-siapa saja yang terlibat.
Menurut Mardun, sebelum proyek ini berjalan ada salah satu rekanan yaitu PT. Sultana Anugrah, merupakan perusahaan penawar yang berada pada urutan ketujuh dengan nilai penawaran Rp. 37.822.666.376,74 namun gugur atau gagal dengan alasan yang tertera pada laman LPSE ada dua item yaitu, (1). Surat dukungan membrane yang disampaikan berupa surat dukungan dari distributor tidak sesuai dengan yang dipersyaratkan pada spesifikasi teknis VII angka 2 huruf e.( 2). Surat dukungan membrane yang disampaikan tidak mencatumkan harga satuan dari membrane tidak sesuai dengan yang dipersyaratkan pada spesifikasi teknis VII angka 2 huruf e.
Karena ada yang janggal, perusahaan ini melayangkan gugatan ke PTUN terkait proses tender payung elektrik, ia menilai bahwa pihak penyelenggara lelang tak adil dalam melakukan tahap demi tahapan lelang, begitu juga dengan persyaratan yang diberikan yang seolah-olah tidak imbang dan cenderung menguntungkan salah satu perusahaan saja.
Editor : Investigasi Mabes