InvestigasiMabes.com | Pekanbaru - Penyidik Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dirreskrimsus) Polda Riau telah menindaklanjuti laporan masyarakat terkait Dugaan Penyimpangan Kegiatan pada OPD Dinas Pendidikan Provinsi Riau.
Atas laporan itu, Dirreskrimsus meminta bantuan kepada Inspektorat Provinsi Riau untuk melakukan Audit/ Pemeriksaan terkait Penambahan Ruang Kelas Baru SMAN 14 Pekanbaru dan SMAN 15 Pekanbaru Tahun Anggaran 2021.
Dalam surat Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Riau yang ditandatangani oleh Kasubdit III Kompol M. Faizal Ramzani, disebutkan bahwa dari Laporan Hasil Audit Tujuan Tertentu Atas Pelaksanaan Kontrak Pekerjaan Fisik Kontruksi Penambahan Ruang Kelas Baru SMAN 14 dan SMAN 15 Pekanbaru Tahun Anggaran 2021 pada Dinas Pendidikan Provinsi Riau Nomor 049/LATT/INSP-RIAU/IR VII/2023 tanggal 07 Februari 2023 dengan hasil sebagai berikut: (a). terhadap Kegiatan Pembangunan Penambahan Ruang Kelas Baru SMAN 14 Pekanbaru terdapat temuan berupa kelebihan pembayaran sebesar Rp. 29.597.900.00 atas kekurangan volume pekerjaan, sehingga direkomendasikan agar PPK menagih kelebihan pembayaran kepada penyedia untuk disetor ke kas daerah; (b). terhadap Kegiatan Pembangunan Penambahan Ruang Kelas Baru SMAN 15 Pekanbaru terdapat temuan berupa kelebihan pembayaran sebesar Rp. 9.858.400.00 atas kekurangan volume pekerjaan, sehingga direkomendasikan agar PPK menagih kelebihan pembayaran kepada penyedia untuk disetor ke kas daerah.
Menurut M. Faizal, Temuan dan rekomendasi Inspektorat Daerah Prov. Riau telah ditindaklanjuti oleh penyedia jasa dengan menyetor ke kas daerah berdasarkan bukti setor dan print out rekening kas daerah Bank Riau Kepri Syariah Nomor 1.010.100.046 pada tanggal 21 Maret 2023 sebesar Rp. 29.597.900.00 dan tanggal 21 Maret 2023 sebesar Rp. 9.858.400.
Dengan telah ditindaklanjuti temuan hasil audit Inspektorat Daerah Provinsi Riau itu, maka unsur kerugian negara dalam perkara ini tidak terpenuhi, sehingga terhadap laporan masyarakat belum dapat ditindaklanjuti ke tahap penyelidikan.
Kepala Inspektorat Daerah Provinsi Riau Sigit Juli Hendrawan ketika dikonfirmasi Media Investigasi melalui pesan WhatsApp terkait peranan konsultan pengawas yang mengawasi, apakah ada juga sanksi yang diberikan terkait kinerjanya yang tidak cermat dalam melakukan pengawasan, hingga berita ini ditulis belum memberikan jawaban.Mantan Kepala Bidang SMA Dinas Pendidikan Provinsi Riau M. Guntur ketika dikirimkan hasil temuan audit dari Inspektorat Daerah Provinsi Riau hingga berita ini ditulis juga tidak memberikan jawaban.
Ketua Bidang Hukum dan Advokasi Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat Jaringan Informasi Himpunan Rakyat (LPKSM JIHAT) Kota Pekanbaru Mardun, SH angkat bicara terkait adanya pengembalian uang negara dan laporan masyarakat belum dapat ditindaklanjuti ke tahap penyelidikan.
Menurut Mardun, kalau kita berbicara Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 4 menyatakan, “Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 itu.”
Dikatakan Mardun, Penjelasan Pasal 4 Undang-undang Tipikor menyatakan, “Dalam hal pelaku tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 telah memenuhi unsur-unsur pasal yang dimaksud, maka pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara, tidak menghapuskan pidana terhadap pelaku tindak pidana tersebut. Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara hanya merupakan salah satu faktor yang meringankan.”
Editor : Investigasi Mabes
